- Wakil Bupati Bogor Jaro Ade memperingatkan risiko penghentian aktivitas tambang terhadap proyek strategis nasional dan pembangunan infrastruktur publik lokal.
- Penghentian tambang dapat memicu lonjakan harga material konstruksi, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian bagi kontraktor dan menghambat penyelesaian berbagai proyek.
- Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran Rp100 miliar untuk membangun jalur khusus tambang sebagai solusi jangka panjang mengatasi dampak pertambangan.
SuaraJabar.id - Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, atau yang akrab disapa Jaro Ade, menyoroti risiko besar di balik penghentian aktivitas tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor.
Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi menghambat percepatan pembangunan infrastruktur dan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah berjalan.
Menurut Jaro Ade, material tambang dari wilayah tersebut merupakan pasokan utama untuk berbagai pembangunan fasilitas publik yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Saat ditemui di Cibinong pada Rabu (13/5/2026), Jaro Ade menjelaskan bahwa sektor konstruksi pemerintah sangat bergantung pada ketersediaan material tambang lokal, seperti batu dan pasir.
Baca Juga:Tunduk ke Pemprov Jabar, Pemkab Bogor Pastikan Hanya Tambang Legal yang Boleh Beroperasi
Jika pasokan ini terhenti, maka target penyelesaian gedung sekolah, fasilitas kesehatan, hingga akses jalan bisa terganggu.
“Pembangunan pemerintah yang wajib itu infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Semuanya membutuhkan material,” tegas Jaro Ade, Rabu (13/5/2026).
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penuh langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola tambang di wilayah Bogor.
Menurut dia, evaluasi tersebut dilakukan untuk menata aktivitas pertambangan agar lebih baik dengan melibatkan akademisi dari Institut Teknologi Bandung dan IPB University.
Jaro Ade menjelaskan, kebutuhan material tambang juga berkaitan dengan pembangunan proyek strategis nasional, seperti bendungan, jalan tol hingga percepatan pembangunan jalan rusak di Kabupaten Bogor.
Baca Juga:Bupati Bogor: Aktivitas Tambang Berizin Boleh Berjalan, yang Ilegal Tetap Ditutup
Ia menilai, penghentian total aktivitas tambang berpotensi memicu kenaikan harga material karena harus didatangkan dari luar daerah.
“Kalau material belanja dari jauh, harga satuannya tidak masuk. Misalnya harga material Rp350 ribu per kubik, kalau dari luar bisa sampai Rp525 ribu sampai Rp550 ribu,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut dapat berdampak pada pelaksanaan proyek karena kontraktor berisiko merugi akibat lonjakan biaya material.
“Yang harus diwaspadai jangan sampai pekerjaan di tengah jalan ditinggal karena tidak ada material,” katanya.
Ia juga meminta masyarakat menyikapi polemik tambang secara bijak karena pemerintah tengah menyiapkan solusi jangka pendek hingga jangka panjang.
Menurut dia, aspirasi masyarakat yang mendukung maupun menolak aktivitas tambang sama-sama harus dihormati karena masing-masing memiliki alasan berbeda.
