- Wakil Bupati Bogor Jaro Ade memperingatkan risiko penghentian aktivitas tambang terhadap proyek strategis nasional dan pembangunan infrastruktur publik lokal.
- Penghentian tambang dapat memicu lonjakan harga material konstruksi, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian bagi kontraktor dan menghambat penyelesaian berbagai proyek.
- Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran Rp100 miliar untuk membangun jalur khusus tambang sebagai solusi jangka panjang mengatasi dampak pertambangan.
“Aspirasi yang pro dan kontra semuanya benar. Yang pro mungkin kehidupannya terdampak langsung kegiatan tambang, sementara yang menolak terdampak debu dan aktivitas angkutan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor, lanjut dia, saat ini tengah mempercepat pembangunan jalur khusus tambang sebagai solusi jangka panjang mengatasi persoalan lalu lintas dan dampak sosial.
Ia menyebut anggaran sekitar Rp100 miliar telah disiapkan untuk mendukung percepatan pembangunan jalan tambang tersebut.
“Pak Bupati sudah menyiapkan anggaran Rp100 miliar. Kami juga sedang berupaya kolaborasi dengan para pengusaha untuk hibah lahan agar bisa menekan anggaran APBD,” kata Jaro Ade.
Baca Juga:Tunduk ke Pemprov Jabar, Pemkab Bogor Pastikan Hanya Tambang Legal yang Boleh Beroperasi
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga disebut telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pembangunan jalan provinsi di kawasan Parung Panjang dan sekitarnya.
Jaro Ade meminta masyarakat bersabar menunggu proses penataan tambang dan pembangunan infrastruktur pendukung yang tengah disiapkan pemerintah.
“Pak Gubernur dan Pak Bupati tentu punya konsep terbaik jangka pendek, menengah dan panjang untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor,” ujarnya.[Antara].
