- Mahasiswa BEM SI Jawa Barat menggelar unjuk rasa di DPRD Kota Bandung pada Rabu, 17 Juni 2026.
- Aksi diikuti lebih dari 1.200 mahasiswa dari 23 kampus untuk mengkritik kebijakan pemerintah serta kinerja presiden.
- Massa menyampaikan tujuh tuntutan resmi terkait perbaikan tata kelola pemerintahan, ekonomi, serta evaluasi berbagai program nasional.
SuaraJabar.id - Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Barat menggelar demo mengkritik kebijakan pemerintah di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu, 17 Juni 2026.
Pantauan SuaraJabar di lokasi, massa mulai berdatangan sekitar pukul 15.30 WIB. Mereka membawa bendera organisasi, spanduk, dan poster berisi berbagai tuntutan.
Koordinator BEM SI Jawa Barat, Muhammad Risaldi, mengatakan demo ini merupakan bentuk kritik keras terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin jauh dari keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat.
"Hari ini kita melakukan aksi dari BEM SI Jawa Barat, yang mana untuk aksi kali ini ada sekitar 23 kampus dengan jumlah massa estimasi itu sekitar 1.200 lebih," katanya di sela-sela aksi.
Risaldi menuturkan, pergerakan ini bukan sekadar reaksi sesaat, melainkan puncak dari akumulasi kekecewaan karena aspirasi mereka kerap bertepuk sebelah tangan.
"Ya ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan kami dan juga akumulasi kemarahan, khususnya dari kami yang sering kali menyuarakan aspirasi yang memang sama sekali tidak didengarkan," tegasnya.
Pihaknya juga secara tajam menyoroti gaya komunikasi pimpinan negara yang dianggap sering mengeluarkan pernyataan yang tidak perlu.
"Dan ini merupakan akumulasi juga kemarahan daripada statement-statement yang memang dirasa tidak perlu dan juga tidak penting yang dikeluarkan oleh Prabowo sebagai Presiden," ungkapnya.
Perwakilan Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), Nahdah Nabillah, membeberkan sejumlah pokok pikiran yang dibawa oleh massa aksi.
"Yang pertama itu kami highlight poin terkait bagaimana langkah-langkah tanggung jawab fiskal untuk dapat memperbaiki tata kelola dan juga hal-hal yang berhubungan dengan program-program ekstraktif," ucapnya.
Ia juga menyoroti program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai butuh evaluasi agar pendanaannya tepat sasaran.
"Perbaikan program ekstraktif, makan bergizi gratis, dan juga realokasi anggaran dan pengeluaran untuk mendorong daya beli masyarakat di Indonesia saat ini dan juga untuk manufaktur, industri manufaktur," jelasnya.
Nahdah juga mendesak pemerintah pusat untuk segera memperbaiki koordinasi internal dan membangun sistem komunikasi publik yang berbasis data.
"Juga tuntutan yang kami bawakan adalah bagaimana pentingnya perbaikan tata kelola pemerintah, program-program pemerintah, dan juga itu harus dipastikan dengan akuntabilitas serta partisipasi publik," tegasnya.
Sebagai bentuk desakan konkret, BEM SI Jawa Barat melayangkan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah pusat:
1. Menstabilkan nilai tukar rupiah dan menurunkan harga BBM.
2. Melakukan evaluasi mendalam terhadap program Keluarga Daerah Miskin (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
