- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta maaf sekaligus mengkritik pejabat daerah bermental feodal pada Selasa, 18 Agustus 2026.
- Ia menilai tuntutan kenaikan tunjangan dan fasilitas fantastis dari pejabat sangat melukai nurani rakyat miskin.
- Dedi menginstruksikan Pemprov Jabar menunda belanja pribadi pejabat demi menjamin hak pendidikan dan kesehatan warga.
SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan permohonan maaf terbuka secara tulus kepada seluruh lapisan masyarakat.
Di saat bersamaan, ia melontarkan kritik menohok terhadap kultur feodalisme sebagian pejabat daerah yang dinilai tak kenyang-kenyang menuntut kenaikan tunjangan dan fasilitas, padahal berpenghasilan fantastis.
Menurut Dedi, tuntutan fasilitas tersebut sangat melukai nurani rakyat, mengingat masih banyak warga yang terjerat kemiskinan dan belum menikmati layanan dasar yang layak.
"Kita harus malu pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan Sang Saka Merah Putih. Tidak terus-terusan kita berpikir menaikkan tunjangan yang menurut saya sudah besar, tidak terus-terusan menuntut fasilitas pada negara," tegas Dedi Mulyadi, dilansir dari Antara, Selasa (18/8/2026).
Baca Juga:Semarak 'Ngahias Lembur' di Cibadak: Ketika Seni Sunda, Kekompakan Warga dan Rasa Haru Menyatu
Pria yang akrab disapa KDM tersebut menyindir kebiasaan belanja anggaran yang kerap kali tidak menyentuh akar masalah rakyat, seperti pembelian kendaraan dinas baru hingga penataan rumah dinas berlebihan.
Ia meminta seluruh sistem keuangan Pemprov Jabar ditata ulang untuk menunda kebutuhan pribadi pejabat demi menjamin hak dasar warga, mulai dari pendidikan 12 tahun hingga penjaminan biaya kesehatan.
"Menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinas. Seluruh penundaan itu diarahkan untuk mengangkat derajat masyarakat," ujarnya.
Dedi juga mengingatkan sejarah kelam perilaku feodalistik di Priangan era kolonial yang sering memeras rakyat sendiri, seraya menegaskan tidak boleh lagi ada pasien rumah sakit di Jabar yang tersandera hutang atau KTP-nya ditahan karena ketidakmampuan biaya.
"Penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam. Mari kita bersama-sama meninggalkan seluruh tradisi itu dengan tidak menuntut terlalu banyak pada negara, tapi berupaya memberikan yang terbaik," ucap Dedi.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Soroti Sampah Mengendap 32 Tahun di Saluran Air Kota Bandung
Selepas upacara, Dedi menegaskan jajaran penyelenggara keuangan daerah tidak boleh lagi memprioritaskan anggaran yang bersifat rutinitas seremonial sementara kebutuhan pokok rakyat belum terpenuhi.
"Berapa sih uang kita yang dibuangin untuk kegiatan rutinitas? Kunjungan kerja, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat mempercantik ruangan dengan berbagai ornamen yang di dalamnya misalnya IT-nya seabrek-abrek tiap tahun ganti, laptopnya ganti tiap tahun, layar digitalnya diganti tiap tahun tapi enggak punya makna gitu loh," ujar Dedi.
Pria yang akrab disapa KDM tersebut memperingatkan bahaya tumbuhnya mentalitas feodalistik di tubuh birokrasi yang gemar berfoya-foya di ruang rapat namun miskin karya nyata bagi warga.
"Uangnya habisin di ruang rapat habis puluhan juta, makannya Rp300.000. Rakyatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pengen dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita. Nah, itu kan kita enggak boleh meniru feodalisme itu karena di birokrasi itu bisa tumbuh kalau tidak segera kita sadari," tegasnya.
Untuk memberantas mental feodal tersebut, KDM menginstruksikan jajaran Pemprov Jabar agar meninggalkan gaya kerja yang terlalu atributik, serta memfokuskan alokasi anggaran secara presisi untuk kepentingan publik.
