- Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan mendorong perombakan sistem penanganan bencana berbasis teknologi kecerdasan buatan di Bandung.
- Pemprov Jabar menyiapkan anggaran BTT Rp328 miliar pada 2026 untuk mendanai normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pencegahan jangka panjang.
- BPBD Jabar mencatat 150.000 jiwa warga di zona merah pegunungan tengah harus segera dievakuasi menghadapi cuaca ekstrem.
SuaraJabar.id - Penanganan bencana di Jawa Barat dinilai perlu lompatan besar. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mendorong perombakan total cara penanganan bencana agar tak lagi sekadar responsif, melainkan mengandalkan kalkulasi terukur dalam mengantisipasi risiko cuaca ekstrem.
Salah satu gagasan utama yang diusulkan Iwan adalah pembentukan Task Force khusus berbasis kecerdasan buatan (AI). Tim ini bertugas memantau wilayah-wilayah rawan secara real-time.
Tak hanya itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi Jabar untuk bersikap transparan dengan membuka data efektivitas langkah yang sudah berjalan seperti penertiban izin bangunan hingga pencegahan alih fungsi lahan agar publik tahu seberapa efektif kebijakan tersebut menekan angka bencana.
"Kita mengapresiasi kerja nyata Pak Gubernur Dedi Mulyadi yang turun langsung mengatasi normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, hingga menertibkan bangunan liar di sepadan sungai, namun langkah fisik di lapangan ini harus dikawal dengan kalkulasi sistem pencegahan jangka panjang yang transparan agar dampaknya benar-benar terukur," ujar Iwan Suryawan, di Bandung, Rabu (30/9/2026).
Baca Juga:KEHATI Dorong Kebijakan Iklim Integrasikan Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Meski kerja fisik di lapangan sudah sangat bagus, Iwan menilai langkah tersebut harus disempurnakan dengan sistem pencegahan yang matang agar hasilnya bisa dirasakan dalam jangka panjang, terutama untuk menghadapi cuaca ekstrem susulan.
Untuk mendukung langkah pencegahan ini, kesiapan anggaran juga dikawal secara ketat. Berdasarkan catatan keuangan daerah, Pemprov Jabar telah menyiapkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp328 miliar pada tahun anggaran 2026 yang dikhususkan untuk memperkuat infrastruktur pencegahan jangka panjang.
Sejumlah proyek perbaikan yang saat ini terus dikebut meliputi normalisasi sungai-sungai penting seperti Citarum, Cikeas, dan Cimanuk, serta pembangunan bendungan penahan lumpur dan penguatan tebing di berbagai daerah.
Di tengah upaya tersebut, catatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa awal musim hujan untuk periode 2026/2027 akan sedikit mundur ke bulan November 2026, dengan puncaknya yang berlangsung secara bertahap hingga Februari 2027. Kondisi ini membuat semua pihak diminta meningkatkan kewaspadaan sejak dini.
Berdasarkan data Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, daerah-daerah yang paling rawan longsor dan pergerakan tanah masih berpusat di wilayah pegunungan tengah dan dataran tinggi, seperti Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, Garut, dan Bandung Barat yang berstatus sebagai zona merah.
Baca Juga:Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan Dorong Efisiensi BTT APBD untuk AI Karhutla
Wilayah-wilayah tersebut memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap bencana longsor dan banjir bandang yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan warga sekitar.
Berdasarkan laporan resmi Pusdalops BPBD Jawa Barat, tercatat ada sedikitnya 150.000 jiwa warga yang tinggal dan beraktivitas di zona merah berbahaya tersebut, merujuk pada data akumulasi korban terdampak serta ratusan kejadian bencana yang rutin dipantau setiap tahunnya.
Melihat kondisi tersebut, Iwan mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil tindakan pencegahan bagi warga di zona merah, mulai dari sosialisasi secara masif, menyiapkan jalur evakuasi yang jelas, hingga merencanakan kepindahan warga secara bertahap ke tempat yang lebih aman.
Langkah pencegahan dini ini sangat penting agar masyarakat yang tinggal di daerah rawan sudah siap siaga sebelum puncak cuaca ekstrem benar-benar datang menerjang.
"Bencana hidrometeorologi bukan sekadar takdir cuaca, melainkan akumulasi dari kelalaian ekologis kita. Negara dan masyarakat harus hadir mendahului bencana, bukan datang setelah korban berjatuhan," ujar Iwan Suryawan.
Kerjasama yang erat antara pihak DPRD dan pemerintah terus dijaga agar setiap program mitigasi, termasuk penataan bangunan dan perbaikan sungai, benar-benar menyelesaikan masalah hingga ke akarnya.
