- Warga Cluster Coatesville menuntut pembongkaran gazebo seluas 480 meter persegi di Gunung Putri, Bogor, dengan tenggat waktu 3x24 jam.
- Pembangunan gazebo oleh RW 44 itu dituding tanpa izin, merusak ruang terbuka hijau, serta mengabaikan kesepakatan DPRD Kabupaten Bogor.
- Kegiatan rembuk warga pada 21 November 2026 tersebut juga diwarnai insiden dugaan intimidasi terhadap seorang jurnalis yang meliput.
SuaraJabar.id - Polemik pembangunan gazebo di kawasan Cluster Coatesville, Perumahan Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, kian memanas. Warga yang keberatan mendesak bangunan di atas lahan fasilitas sosial (fasos) dan ruang terbuka hijau (RTH) RW 44 itu dibongkar atau dikembalikan ke ukuran semula.
Tak hanya itu, warga melalui kuasa hukumnya memberikan tenggat waktu 3x24 jam kepada Ketua RW 44 dan panitia pembangunan untuk memenuhi tuntutan. Jika tidak diindahkan, mereka mengancam membawa persoalan tersebut ke jalur hukum pidana maupun perdata.
Kuasa hukum warga terdampak dari Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat (LBH Pospera), Alofsen Marbun, mengatakan keberatan warga bukan tanpa alasan.
Mereka menilai perluasan gazebo telah mengubah fungsi ruang terbuka yang selama ini menjadi bagian dari lingkungan hunian.
Baca Juga:Pembongkaran Teras Cihampelas Dilelang, Penawaran Ditutup 26 November
"Klien kami membeli hunian di lokasi tersebut termasuk memperhitungkan keberadaan ruang terbuka hijau dan view lingkungan. Selama ini tidak pernah ada persoalan seperti yang terjadi saat ini," ujar Alofsen dalam keterangan pers, Sabtu (21/11/2026).
Menurut LBH Pospera, renovasi gazebo yang dikerjakan di bawah kepengurusan RW 44 dan panitia pembangunan diduga berlangsung tanpa persetujuan warga terdampak maupun perizinan dari instansi berwenang, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Bangunan permanen hasil perluasan tersebut disebut memiliki luas sekitar 480 meter persegi dan berdiri di atas lahan fasos.
Warga juga mempersoalkan pembongkaran taman bermain anak serta penebangan 11 pohon besar yang sebelumnya berfungsi sebagai peneduh dan penyerap polusi.
Alofsen menilai perubahan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum, mulai dari dugaan perusakan fasilitas hingga pemanfaatan ruang terbuka hijau yang tidak sesuai peruntukannya.
Baca Juga:Polemik Jalsah Salanah Ahmadiyah, KDM Diminta Tegur Bupati Tasikmalaya
Ia juga menyinggung ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Penataan Ruang sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja, serta PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.
Perselisihan pembangunan gazebo ini disebut telah berlangsung cukup lama. Warga mengaku sudah berulang kali menyampaikan keberatan melalui berbagai jalur.
Di antaranya pengaduan melalui kanal SPAN-LAPOR pada 20 Juni 2026, surat keberatan resmi dan mosi tidak percaya pada 22 September 2026, menyurati pengelola Kota Wisata, hingga melayangkan somasi pertama pada 12 Oktober 2026.
Menurut LBH Pospera, kedua belah pihak bahkan sempat menandatangani Nota Kesepakatan Bersama terkait penyelesaian pembangunan balai warga atau gazebo RW 44 dalam pertemuan di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Bogor pada 11 November 2026.
Namun, warga menilai kesepakatan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya karena pembangunan disebut masih berlanjut.
"Ketua RW 44 dan panitia terus melanjutkan pembangunan dan mengabaikan keberatan warga serta hasil rapat dan kesepakatan di DPRD Kabupaten Bogor," kata Alofsen.
Atas kondisi itu, warga melalui kuasa hukumnya mengajukan sejumlah tuntutan, yakni penghentian sementara pembangunan hingga tercapai kesepakatan, pembongkaran bangunan yang diduga tidak berizin atau pengembalian ukuran dan tinggi gazebo seperti semula, pemulihan taman bermain anak, serta penanaman kembali 11 pohon besar.
Warga juga meminta pihak yang bertanggung jawab menyampaikan permintaan maaf kepada penghuni yang terdampak.
Di tengah memanasnya polemik gazebo, kegiatan rembuk warga pada Sabtu (21/11/2026) juga diwarnai dugaan intimidasi terhadap jurnalis yang tengah melakukan peliputan.
Seorang jurnalis Pikiran Rakyat Media Network (PRMN)/HALOYOUTH mengaku mendapat hardikan, mengalami upaya perebutan telepon genggam, hingga dugaan pemukulan yang disebut berhasil ditangkisnya.
Jurnalis tersebut datang bersama sejumlah wartawan lainnya setelah mendapat undangan warga untuk meliput persoalan pembangunan gazebo dan penggunaan lahan di RW 44.
Ia mengaku telah memperkenalkan diri sebagai jurnalis sebelum situasi memanas.
Dalam keterangannya, jurnalis tersebut menyebut seseorang bernama Devi bersama sejumlah rekannya terlibat dalam insiden tersebut. Dugaan intimidasi itu terjadi ketika dirinya sedang menjalankan tugas peliputan.
Insiden tersebut menambah persoalan dalam konflik lingkungan Cluster Coatesville. Kini, polemik tidak hanya menyangkut pembangunan fasilitas warga dan keberadaan ruang terbuka hijau, tetapi juga dugaan gangguan terhadap kerja jurnalistik.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
Dugaan intimidasi maupun penghalangan kerja jurnalistik tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.