SuaraJabar.id - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat berencana membangun moda transportasi Light Rail Transit (LRT) dari Stasiun Pondok Cina, Jalan Margonda ke Harjamukti atau kawasan Cibubur. Biaya pembangunan tersebut diperkirakan akan mencapai Rp 600 miliar.
Terkait rencana itu, pengamat Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Djiko Setijowarno menyarankan lebih baik menata transportasi umum di Depok. Kata dia, Dana APBD Kota Depok dapat membangun lebih 15 koridor bus sistem transit di kota tersebut.
"Mengacu pada penyelenggaraan yang sudah berjalan di Jawa Tengah memerlukan sekitar Rp 15 miliar untuk setiap koridor. Nantinya permasalahan teknis tidak banyak masalah. Namun masalah sosial yang lebih mengemuka," kata Djoko ketika dihubungi Suara.com, Sabtu (16/3/2019).
Penataan transportasi kata dia, konsepnya membeli layanan atau buy the service itu bisa diterapkan di Kota Depok.
Menurutnya, Pemkot Depok tidak perlu membeli sejumlah armada bus yang diperlukan, tetapi operator transportasi umum yang membeli armada dan pengemudi sudah mendapat gaji bulanan.
"Tinggal Pemkot Depok membuat UPT yang khusus mengawasi operasional transportasi umum dan menjalankan standar operasional (SOP,)" katanya.
Selain itu, konsep yang dinilai tepat untuk menata transportasi umum di Kota Depok adalah menggeser bukan menggusur.
Ia menuturkan, pengusaha angkutan kota yang sudah beroperasi diminta bergabung membentuk badan hukum yang nantinya bisa menerima subsidi untuk mengoperasikan transportasi umum.
Saat ini lanjut Djoko, terdapat 3.500 unit angkutan kota yang terdata di Dinas Pergubungan (Dishub) Depok, dari total hanya 50 persen yang beroperasi di Kota Depok.
Baca Juga: Caleg PPP Jadi Korban Helikopter Jatuh di Tasikmalaya, PPP: Kami Syok
"Transportasi umum yang bagus dapat mengubah wajah Kota Depok," ujar Djoko.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, pembangunan LRT itu sudah ada di Rencana Induk Tata Transportasi (RITJ) pada 2022.
"Rencana Misibility Studi (MS) sudah disusun Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk perlintasan transportasi LRT Pondok Cina-Harjamukti, Kecamatan Cimanggis," kata Dadang, Rabu (13/3/2019).
Sementara, terkait rencana pengarapan LRT itu masih dalam proses kajian dan proses pendanaan sebesar Rp 600 miliar.
Dana tersebut, kata dia, mengunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok, Kementerian Perhubungan, dan yang paling besar adalah dari pihak swasta.
"Nanti bentuknya investasi untuk membangun LRT, merangkul pihak swasta," ujar Dadang.
Berita Terkait
-
Depok Rawan Begal, Pemkot Terjunkan Satpol PP dan Tambah Penerangan Jalan
-
Mardani Ali Sera Khawatir Bus Tersambar Petir Jika Melintasi Jalan Layang
-
Setelah Pemilu 2019, Jalan Margonda Depok Akan Diberlakukan Ganjil Genap
-
Belum Ideal, Pemerintah Kota Depok Butuh 6.000 ASN Baru
-
Tangkal Macet, Pemkot Depok Bakal Bangun 2 Jalan Terowongan
Terpopuler
- Profil dan Pekerjaan Jhon LBF, Siap Bantu Ruben Onsu Bayar Kerugian Rp3,5 M
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
- 5 Pilihan Rice Cooker Panci Keramik yang Awet, Tahan Gores, dan Mudah Dibersihkan
- 25 Pengemis Haji Gocap di Kebayoran Baru Dikirim ke Panti Sosial
Pilihan
-
Sempat Serukan Serang Hercules! Admin Akun Pemukiman Setan Ditangkap Polisi karena Molotov
-
Pidato Pertama Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin Berseloroh: Baru Dua Jam Saja
-
Jalani Ritual di Danau Sunter, WNA Aljazair Dievakuasi Setelah Dirayu 3 Jam
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
Terkini
-
Bupati Bogor Respons Kasus Hukum, Dukung Pemberantasan Korupsi dan Hormati Prosedur
-
'Rereongan Sangkan Waluya', Jargon Hilal Firmansyah yang Kian Memikat
-
Mengejutkan! Persib Bandung Pinjamkan Dion Markx ke Sesama Klub Super League
-
Menata Keuangan di Era Transparansi Data, Ini Pesan Founder Hive Five
-
KPK Periksa Tiga Pejabat Bappenda Bogor, Dugaan Korupsi Pemotongan Upah Pungut Diselidiki