SuaraJabar.id - Dany M Ramdany, lelaki yang menyebar video tentang aparat kepolisian membuka paksa kotak suara di TPS Pemilu dan Pilpres 2019 di Kecamatan Indihiang dan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, akhirnya ditangkap polisi.
Pasalnya, video yang disebar Dany melalui akun Facebook miliknya tersebut belakangan diketahui hoaks.
Direktorat Reserse Krimsus Polda Jawa Barat mengungkapkan, Dany mengunggah video dan menuliskan keterangan bahwa ”Terjadi di Indihiang dan Cipedes Tasikmalaya Jawa Barat. Polisi memaksa ingin membuka kotak suara, dihadang oleh FPI, Babinsa, dan Relawan 02.”
Kepada polisi, Dany mengakui tak memunyai motif apa pun kecuali iseng saat mengunggah video tersebut. Ia menuturkan, video tersebut diperolehnya dari akun media sosial lain yang lebih dulu memviralkan.
"Saya tak ada motif apa-apa, cuma menyebar ulang. Saya dapat videonya dari Instagram, nama akunnya amperacyber. Terus saya sebar ulang di Facebook,” tutur Dany seperti diberitakan Antara, Selasa (23/4/2019).
Meski begitu, Dany mengakui merupakan pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Dany juga menuturkan dirinya merupakan relawan Prabowo – Sandiaga. ”Saya relawan Koppasandi, tim pemenangan prabowo – Sandiaga 02 di Ciamis,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyebutkan kabar bohong tersebut tersebar melalui video di media sosial yang isinya seolah-olah ada pembukaan kotak suara secara ilegal oleh aparat dan kemudian dihentikan oleh ormas FPI.
"Semua itu tidak benar, maka dalam hal ini Direktorat Reskrimsus Polda Jabar langsung melakukan penyelidikan ketika itu dan kemudian Direktorat Siber langsung melakukan penangkapan dan pengungkapan ini," kata Trunoyudo.
Baca Juga: Klaim Sukses Gelar Pemilu 2019 di Wilayahnya, Bupati Cilacap Tampil Plontos
Dia menyebutkan, saat itu di Gudang PPK Cipedes memang ada pengamanan dari TNI, Polri dan penyelenggara pemilu.
Sejumlah aparat tersebut mencoba mengamankan Gudang PPK dari kelompok ormas mencoba masuk ke area pengamanan.
Namun, menurut dia, dalam video tersebut dikatakan sebaliknya. Aparat pengamanan menjadi yang dituduh melakukan pembukaan kotak suara.
"Saat itu adanya ormas yang menginginkan masuk ke area pengamanan tentu kami cegah. Namun sebaliknya, di situ dikatakan justru mereka yang mencegah aparat yang mengamankan," katanya.
Dia menyebutkan, tersangka DMR ini merupakan seorang santri di sebuah pondok pesantren di Tasikmalaya.
Pihaknya melakukan penangkapan di Jakarta karena tersangka memiliki pekerjaan sebagai satuan pengamanan di sebuah bank.
Berita Terkait
-
Ditangkap! Penyebar Hoaks Polisi Buka Paksa Kotak Suara Dihadang FPI
-
Polda Jabar Tangkap Penyebar Hoaks Polisi Buka Paksa Kotak Suara di Tasik
-
Tompi dan Rocky Gerung Dijadikan Saksi, Ratna Sarumpaet: Buat Apa?
-
Burhanuddin Muhtadi Buru Penyebar Hoaks yang Tuduh Manipulasi Quick Count
-
Menkominfo Minta Suasana Pemilu 2019 Tak Semakin Dibuat Panas
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
Terkini
-
Komisioner Kompolnas Buka Suara Terkait Larangan Polisi Aktif Menjabat di Organisasi Sipil
-
19 Tersangka dan 4 Proyek Ganda, Siapa Lagi yang Terseret Usai OTT?
-
Sadis, Begal di Karawang Tak Ragu Bacok Korban Demi Motor
-
Gerbang Tol Karawang Timur Diambil Alih Tanggung Jawab Bupati Aep, Apa Rencananya?
-
Pakar Kebijakan Publik Kritik MK: Polisi dan Kementerian Sama-Sama Sipil