Kontroversi Sistem Zonasi, Puluhan Orang Tua Siswa Gelar Aksi di Bandung

SuaraJabar.id - Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Jawa Barat menggelar aksi menyuarakan ketidakadilan yang terjadi dalam peraturan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun 2019.

Aksi yang digelar di depan Gerbang Balai Kota Bandung tersebut diikuti puluhan orang tua yang tergabung dalam forum tersebut pada Rabu (3/7/2019).

Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Barat, Ila Setiawati mengatakan aksi yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang anak-anaknya sampai saat ini belum dapat diterima di sekolah negeri maupun swasta.

"Aksi ini lebih dari sekadar menyampaikan aspirasi masyarakat yang sampai saat ini anaknya tidak tertampung di sekolah negeri ataupun swasta. Dan banyak juga masyarakat yang sekarang ini menjadi korban sistem dan korban zonasi," kata Ila seperti dilansir Antara.

Baca Juga: Massa Guru Swasta di Surabaya Protes PPDB Zonasi, Ini Jawaban Kadispendik

Korban zonasi tersebut, kata dia, merupakan masyarakat yang di wilayah domisilinya tidak terdapat sekolah negeri. Menurutnya, saat ini fenomena tersebut masih banyak dialami sejumlah masyarakat karena masih belum meratanya fasilitas pendidikan.

Selanjutnya, kata dia, karena tidak bisa masuk ke sekolah negeri sejumlah pihak sekolah swasta pun menolak pendaftaran calon peserta didik yang tersingkir dari sistem zonasi, khususnya yang menggunakan jalur rawan melanjutkan pendidikan (RMP).

"Banyak masyarakat yang di wilayahnya itu tidak memiliki sekolah dan jelas itu menjadi korban zonasi, sampai saat ini belum ada kejelasan mendaftar di sekolah negeri ataupun swasta," kata dia.

Selain itu, dia mengungkapkan para orang tua telah berupaya dengan berbagai cara agar anaknya bisa melanjutkan pendidikan.

Bahkan, banyak orang tua yang telah mendapatkan rekomendasi dari DPRD untuk melanjutkan mendaftar, tetapi belum diterima pula di sekolah swasta.

Baca Juga: Jadi Korban PPDB Zonasi, Puluhan Orangtua dan Siswa Demo di Depok

"Iya, mereka juga sudah berupaya kita semua sudah mengupayakan, tapi ternyata rekomendasi dari ketua komisi D pun ditolak di sekolah swasta," katanya.