Ditemukan Makanan Kualitas Buruk, BGN Setop Operasional Puluhan SPPG Program MBG

SuaraJabar.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai intervensi gizi nasional kini menghadapi tantangan serius.

Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Kepala BGN Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya telah menghentikan operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Langkah tegas ini diambil sebagai evaluasi menyusul ditemukannya persoalan kualitas makanan dalam pelaksanaan program vital tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Dadan dalam konferensi pers Program MBG di SPPG Cibuluh 1, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Dadan Hindayana menegaskan, penghentian operasional dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap standar mutu makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.

Lama penghentian operasional akan ditentukan berdasarkan tingkat permasalahan yang ditemukan di lapangan.

"SPPG yang mengalami kejadian kami hentikan operasionalnya, dan lamanya penghentian tergantung seberapa berat kasus yang terjadi," kata Dadan.

Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan setelah adanya laporan terkait gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan kualitas makanan. Dalam pencatatan BGN, satu kejadian dihitung berdasarkan satuan pelayanan, sementara jumlah penerima manfaat yang terdampak dapat berbeda-beda.

Dadan menuturkan, pada periode sebelumnya tercatat sekitar 50 SPPG mengalami kejadian, dengan jumlah penerima manfaat yang mengalami gangguan pencernaan mencapai sekitar 1.200 orang. Angka tersebut kemudian menurun menjadi sekitar 40 kejadian setelah dilakukan perbaikan dan pengawasan lebih ketat.

Baca Juga: Kepala Badan Gizi Nasional: Anggaran Makan Gratis Disalurkan Langsung ke Satuan Pelayanan

BGN, lanjutnya, terus memperbaiki sistem pengawasan dengan memperketat kualitas bahan baku, proses pengolahan, serta standar penyajian makanan di setiap satuan pelayanan.

Selain itu, pihaknya meminta SPPG memperjelas informasi menu, nilai gizi, dan harga komponen makanan agar penyajian lebih transparan serta mudah dievaluasi.

Dadan menegaskan, bahan pangan yang digunakan dalam program MBG tetap diarahkan berbasis sumber daya lokal, namun kualitas menjadi prioritas utama. Jika ditemukan bahan pangan yang tidak layak, pihak pelaksana diminta menunda distribusi dibandingkan memaksakan penyaluran makanan dengan mutu kurang baik.

Ia menambahkan, BGN tidak ragu menghentikan operasional satuan pelayanan yang dinilai tidak memenuhi standar, sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan pangan dan kepercayaan masyarakat terhadap program.

Program MBG sendiri merupakan intervensi pemerintah di bidang gizi yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, hingga peserta didik usia sekolah sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.