Andi Ahmad S
Senin, 02 Maret 2026 | 15:23 WIB
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana [Kiri] saat Memberikan Penjelasan Soal MBG di SPPG Bogor Cibuluh 1 Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/2/2026) [Andi Ahmad S/Suara.com]
Baca 10 detik
  • Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional mengalokasikan Rp240 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis.
  • Anggaran program gizi sebesar 93 persen disalurkan langsung ke rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi daerah.
  • Program ini bertujuan membangun SDM melalui intervensi gizi bagi ibu hamil, balita, dan peserta didik.

SuaraJabar.id - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen luar biasa dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui intervensi gizi.

Badan Gizi Nasional (BGN), sebuah lembaga baru yang dibentuk khusus untuk tujuan ini, mengumumkan alokasi anggaran yang sangat signifikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dalam konferensi pers Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Cibuluh 1, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu kemarin menyatakan bahwa sebanyak 93 persen dari total anggaran program gizi nasional dialokasikan untuk bantuan pemerintah makan bergizi.

“Perlu diketahui bahwa 93 persen dari Rp268 triliun itu digunakan untuk bantuan pemerintah makan bergizi. Jadi hampir Rp240 triliun digunakan untuk intervensi pemerintah,” kata Dadan.

Ia menuturkan, anggaran tersebut disalurkan langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia agar pelaksanaan program berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Menurut dia, pola penyaluran langsung ini dirancang agar manfaat program tidak berhenti di tingkat pusat, melainkan langsung dirasakan masyarakat serta menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah melalui pengadaan bahan pangan dan operasional pelayanan.

Dalam skema pelaksanaan program, BGN bekerja sama dengan mitra yang berperan dalam pembangunan dan penyediaan fasilitas pelayanan. Pemerintah kemudian menyalurkan anggaran berbasis kebutuhan operasional dan standar gizi yang ditetapkan.

Dadan mengatakan, komponen utama pembiayaan meliputi bahan pangan, biaya operasional, dan insentif pelaksana. Porsi terbesar dialokasikan untuk bahan pangan guna memastikan kualitas dan kecukupan gizi penerima manfaat.

Ia menambahkan, pemanfaatan sumber daya lokal menjadi salah satu prinsip pelaksanaan program agar dampak ekonomi dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha di daerah, termasuk petani, pemasok bahan pangan, dan usaha kecil.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tantang Kompetisi 2029, Ungkap Capaian MBG Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja

Program MBG, lanjutnya, merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam membangun sumber daya manusia melalui intervensi gizi sejak usia dini hingga usia sekolah.

BGN menargetkan layanan makan bergizi dapat menjangkau kelompok ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta peserta didik, dengan pelaksanaan bertahap melalui jaringan SPPG di berbagai daerah.

Dadan menegaskan, evaluasi terhadap kualitas layanan terus dilakukan agar standar keamanan pangan dan mutu gizi tetap terjaga, sekaligus memastikan program berjalan efektif sesuai tujuan pembangunan manusia Indonesia.

Load More