Rencana Lewat Jalan Margonda Depok Bayar di 2020 Belum Jelas

"Pemerintah Pusat lebih memahami dalam proses penyusunan sebuah kebijakan dan tentunya akan melibatkan banyak pihak sebelum kebijakan diambil. Dan BPTJ sangat responsif dengan Kota Depok," kata Dadang.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono menyatakan bahwa kebijakan BPTJ menerapkan Jalan Margonda berbayar di 2020 sangat lucu. Menurut dia, Jalan Margonda bukan dibuat oleh BPTJ. Lalu jika jalan tersebut diterapkan program ERP akan menjadi protes keras dari masyarakat.

"Ya kalau mau berbayar, BPTJ buat jalan sendiri lah. Kaya jalan tol itu bisa menjadi alternatif orang yang gak masuk Jalan Margonda. Tidak cocok lah," tegas Politikus PKS ini.

Sebenarnya kata Imam Budi Hartono, sudah ada trobosan untuk mengatasi kemacetan Jalan Margonda, yaitu adanya jalur Tol Cijago dan Desari. Kedua jalur tol itu sudah menjadi alternatif bagi warga Depok yang tinggal di bagian Timur dan Barat tidak melintasi Jalan Margonda untuk menuju Jakarta atau sebaliknya.

Baca Juga: Tas Hitam Misterius Bikin Geger Depok, Warga: Dilempar Pengendara Motor

"Itu sudah menjadi alternatif orang tidak masuk Jalan Margonda. Cukup lewat tol tidak harus ke jalan Margonda. Potongan tol itu mengurangi beban Margonda," pungkas pria yang sering disapa IBH.

Kontributor : Supriyadi