Viral Giliran Kades se-Sukabumi Tolak Bansos dari Ridwan Kamil

SuaraJabar.id - Sejumlah kepala desa di Sukabumi menyampaikan protes dan menolak bantuan sosial yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Mereka merasa bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan terlambat. Kepala desa se-Kabupaten Sukabumi ini menyampaikan protes dalam sebuah rekaman video.

Rekaman itu pun viral di media sosial, salah satunya diunggah akun Twitter @genefer_maikel pada Selasa (28/4/2020).

Dalam video viral berdurasi 21 detik ini, terlihat sejumlah kepala desa yang memakai seragam dinas dan masker. Merek berdiri di depan bangunan sambil mengepalkan tangan.

Para kades ini bersama-sama mengatakan, "Kepala Desa se-Kabupaten Sukabumi dengan ini menyatakan menolak bantuan sosial dari Gubernur dikarenakan tidak tepat sasaran dan tepat waktu. Allahu Akbar!"

Dilansir SukabumiUpdate.com---jaringan Suara.com, Selasa (28/4/2020), para kades yang menolak tergabung dalam Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi.

Puluhan kades ini datang ke Kantor Dinas Sosial (Dinsos) untuk melakukan mediasi dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

APDESI Kabupaten Sukabumi menilai masih ada tumpang tindih data, sehingga perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi.

Mereka juga meminta, pendistribusian bantuan yang rencananya disalurkan Selasa (28/4) dapat ditunda terlebih dahulu.

Baca Juga: Kades Subang ke Jokowi: Jangan Jadikan Bencana Pencitraan untuk Bapak-bapak

Ketua APDESI Kabupaten Sukabumi, Deden Deni Wahyu, menegaskan seluruh Kades se-Kabupaten Sukabumi sepakat menunda bantuan Provinsi Jawa Barat. Ia tidak ingin nantinya muncul gejolak di masyarakat ketika bantuan itu tidak tepat sasaran.

"Kami menunda bantuan dari Provinsi Jabar sampai waktu yang tidak ditentukan. Masih ada tumpah tindih data, sehingga perlu verifikasi data kembali agar tidak menjadi komplik di tengah masyarakat dan kepala desa menjadi korban karena data tersebut tidak sesuai," ucap Deden.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri, membenarkan penundaan distribusi bantuan karena akan memverifikasi ulang data penerima dan sesuai dengan kesepakatan mediasi.

"Usulan mereka logis karena penyaluran bansos dari provinsi Jabar ada tumpang tindih data, sehingga dipending (tunda) dahulu. Bahkan sudah disampaikan ke Kantor Pos (PT. Pos Indonesia) sebagai penyalur bantuan itu agar ditunda sampai data tersebut dipadankan kembali," kata Iyos usai mediasi, Selasa (28/4/2020).

Namun Iyos tidak dapat memastikan butuh waktu berapa lama untuk verifikasi ulang ini.

"Waktunya belum ditentukan, jika dua hari selesai maka akan langsung didistribusikan," ujarnya.