SuaraJabar.id - Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mencopot sejumlah pejabat yang berkaitan dengan bidang kesehatan di tengah masa pandemi Covid-19 ini.
Mereka yang dicopot adalah Kepala Dinas Kesehatan Hernawan Widjajanto, Direktur RSUD Lembang Eisenhower Sitanggang, Direktur RSUD Cikalongwetan Ridwan Abdullah Putra dan Direktur RSUD Cililin Achmad Okto Rudi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat Asep Ilyas membantah pencopotan ini karena alasan politis. Menurutnya kebijakan dari Bupati Aa Umbara ini dipandang perlu untuk penyegaran.
"Kaitan politis tidak ada, itu merupakan kebijakan pimpinan yang mestinya dilakukan karena dipandang perlu untuk penyegaran, untuk lebih mengoptimalkan kembali nanti kinerja," kata Asep saat ditemui di Pemkab Bandung Barat, Senin (1/2/2021).
Seperti diketahui, akhir pekan lalu Aa Umbara merotasi dan melantik ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Imbas dari kebijakan tersebut, sejumlah posisi kini mengalami kekosongan.
Termasuk Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Lembang, RSUD Cikalongwetan dan Cililin yang berada di garis terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19.
Selain keempat posisi tersebut, ada beberapa SKPD lainnya yang juga kosong. Seperti Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Damkar, Kepala Kesbangpol serta Kepala Bapenda.
Asep menjamin kekosongan di beberapa posisi tersebut, termasuk Dinas Kesehatan tidak akan mengganggu pelayanan maupun penanganan pandemi Covid-19. Untuk sementara kekosongannya diisi Pelaksana Tugas.
"Pak Bupati (Aa Umbara) titip pesan jangan sampai pelayanan terhambat kepada masyarakat," sebutnya.
Baca Juga: Dear Ridwan Kamil, Akang Dicari Warga Korban Ledakan Gunung Bohong
Untuk mengisi kekosongan tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan lelang jabatan atau open bidding. Khusus untuk posisi direktur utama, nantinya akan ada penunjukan langsung berdasarkan kriteria dan kompetensi.
"Kekosongan itu gak akan terlau lama karena kita langsung buka lelang jabatan kosong. Target sebulan sudah rampung. Mudah-udahan semuanya lancar," pungkasnya.
Kebijakan Bupati Aa Umbara yang baru sembuh dari Covid-19 beserta Pemkab Bandung Barat tersebut menuai sorotan. Apalagi, Pemkab Bandung Barat pun saat ini masih melaksanakan program vaksinasi Covid-19 dan menjalankan Pemberlaluan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
"Ini aneh dan sangat di luar nalar, mengosongkan jabatan Kadinkes padahal kasus Covid-19 di KBB masih tinggi. Vaksinasi Covid-19 juga sedang berjalan," kata anggota DPRD KBB Dadan Supardan.
Menurut Dadan, peran Kepala Dinas Kesehatan begitu penting untuk kondisi di Bandung Barat saat ini. Di saat kasus Covid-19 terus meningkat, diperlukan kebijakan yang strategis dan cepat oleh Kadinkes.
Ia mengatakan, pejabat definitif dan seorang pelaksana tugas (Plt) buat posisi Kadinkes akan memengaruhi suatu kebijakan, maupun penerapannya. Begitu pula untuk jabatan Dirut RSUD.
Berita Terkait
-
Sampah dan Eceng Gondok Penuhi Sungai Citarum
-
Rekam Jejak Riza Nasrul Falah, Ketua Bawaslu Bandung Barat Ngaku Khilaf Diciduk Pesta Sabu: Awalnya Mau Beli Galon!
-
Koleksi Tanah Raffi Ahmad di Bandung Barat, Pernah Dukung Jeje Govinda Jadi Bupati
-
'Perang Bintang' Pilkada Bandung Barat, Jeje Govinda Tumbangkan Hengky Kurniawan dan Gilang Dirga
-
Tampilkan Musisi Lintas Generasi, Begini Kemeriahan Jazz Gunung Burangrang
Terpopuler
Pilihan
-
Emas Antam Makin Terperosok, Harganya Kini Rp 1,8 Juta per Gram
-
Profil Riccardo Calafiori, Bek Arsenal yang Bikin Manchester United Tak Berkutik di Old Trafford
-
Breaking News! Main Buruk di Laga Debut, Kevin Diks Cedera Lagi
-
Debut Brutal Joan Garcia: Kiper Baru Barcelona Langsung Berdarah-darah Lawan Mallorca
-
Debit Manis Shayne Pattynama, Buriram United Menang di Kandang Lamphun Warrior
Terkini
-
Dua "Dosa Besar" Pemerintah yang Diungkap Dedi Mulyadi di HUT RI
-
Warga Cirebon Akan Demo Kenaikan Pajak PBB ? Ini Himbauan Kapolres
-
4 Fakta Penahanan Guru Ngaji yang Cabuli 9 Gadis di Puncak
-
Topeng Pengobatan Alternatif, Terungkap Modus Guru Ngaji Diduga Cabuli 9 Santriwati Sejak 2015
-
APBD Jabar Disahkan Pincang! 5 Fakta di Balik Aksi Boikot PDIP Gara-gara Dana Pesantren