SuaraJabar.id - Partai Demokrat di Kabupaten Bandung Barat keberatan dengan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Kader Demokrat bahkan membeberkan adanya mahar atau uang yang ditawarkan agar mereka ikut hadir ke KLB, yang digelar pada Jumat (5/3/2021).
Namun demikian, tidak ada satupun kader partai berlambang Mercy itu yang tergiur. Hal tersebut dikatakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat (KBB), Iwan Setiawan, Sabtu (6/3/2021).
"Memang ada beberapa orang yang mencoba masuk ke jajaran staf DPC Demokrat Bandung Barat. Mereka mengiming-imingi pengurus dan kader untuk ikut KLB," kata Iwan, Sabtu (6/3/2021).
Baca Juga: Tak Bisa Larang KLB Demokrat, Mahfud MD Sebut Sikap Jokowi sama Seperti SBY
Pengurus DPC Demokrat yang menerima tawaran itu langsung melaporkan pada dirinya. Dari pengakuan para pengurus dan kader, orang yang menawari mereka uang merupakan pihak dari internal partai namun bukan dari Bandung Barat.
"Menurut laporan yang diterima orang yang mengajak dan mengiming-imingi itu orangnya dari Bandung," kata Iwan.
Iwan menjelaskan, besaran nominal yang ditawarkan cukup menggiurkan. Untuk DP orang yang bersedia ikut KLB bakal diberikan Rp 10 juta sampai Rp 20 juta.
"Nanti sisanya akan dikasih di lokasi KLB. Tapi karena kita konsolidasi terus, ajakan dan tawaran itu tidak ada yang ditanggapi," terangnya.
DPC Partai Demokrat Bandung Barat tak mengakui apapun hasil KLB tersebut. Apalagi sampai mengakui Moeldoko sebagai ketua umum. Bagi pihaknya, Ketua Umum Partai Demokrat hanya satu yakni Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca Juga: Soal Fisik Timnas, Shin Tae-yong dan Pelatih Tira Persikabo Beda Pendapat
"Kita tidak akan pernah mengakui Moeldoko sebagai ketua umum. Apapun hasilnya, KLB itu menurut kami itu ilegal," tuturnya.
Sejak awal pihaknya memastikan jika KLB yang digelar melanggar hukum dan tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat. Sebab aturan KLB menurut AD/ART partai wajib memenuhi sejumlah syarat.
"Secara jernih dan terang benderang kita bisa lihat fakta yang sesungguhnya bahwa kegiatan itu (KLB) di Sibolangit ilegal dan melanggar hukum," tukasnya.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Berita Terkait
-
Tak Bisa Larang KLB Demokrat, Mahfud MD Sebut Sikap Jokowi sama Seperti SBY
-
Mahfud MD Beberkan Alasan Pemerintah Tak Pernah Melarang KLB atau Munaslub
-
SBY Ungkap Perasaan Soal Moeldoko, Tengku Zul: Kasihan, Berujung Kecewa
-
Ketua Partai Demokrat Kabupaten Tegal Dipecat Karena Dianggap Terlibat KLB
-
Wika Salim Teriaki Sopir Truk Bergambar Wajahnya di Jalan Tol
Tag
Terpopuler
- Selamat Datang Penyerang Keturunan Rp 15,6 Miliar untuk Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 5 Rekomendasi Mobil Tangguh Mulai Rp16 Jutaan: Tampilan Gagah dan Mesin Badak
- 5 Rekomendasi Mobil Bekas Tipe SUV Juni 2025: Harga di Bawah 80 Juta, Segini Pajaknya
- 6 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Tranexamic Acid: Atasi Flek Hitam & Jaga Skin Barrier!
- 7 Rekomendasi Sunscreen Terbaik Memutihkan Wajah, Harga Murah Mulai Rp32 Ribuan
Pilihan
-
Daftar 5 Sepatu Olahraga Pilihan Dokter Tirta, Brand Lokal Kualitas Internasional
-
10 Mobil Bekas Punya Kabin Luas: Harga di Bawah Rp100 Juta, Muat Banyak Keluarga
-
Daftar 5 Pinjol Resmi OJK Bunga Rendah, Solusi Dana Cepat Tanpa Takut Ditipu!
-
Hadapi Jepang, Patrick Kluivert Akui Timnas Indonesia Punya Rencana Bagus
-
Usai Tepuk Pundak Prabowo Subianto, Kini Handphone Ole Romeny Disita
Terkini
-
Sidang Korupsi Hibah NPCI Jabar: Hasil Audit Perkara Kevin Fabiano Dinilai Cacat Hukum
-
Terdapat 5 Link DANA Kaget Khusus untuk Warga Jabar, Klaim Sekarang Auto Cuan
-
Siap-siap! Lalu Lintas Tol Jabodetabek Meningkat Drastis
-
Indonesia Punya Harapan Baru Atasi Sampah, Ini Alasannya
-
Ridwan Kamil Segera Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bank BJB