SuaraJabar.id - Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan bakal ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung terpilih pada Sabtu (20/3/2021).
Penetapan bisa dilakukan besok setelah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Kabupaten Bandung.
"Untuk pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati Bandung terpilih akan dilakukan besok (20/3/2021) di Hotel Sutan Raja Soreang," ujar Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya Jumat (19/3/2021).
Walaupun rapat pleno bersifat terbuka, namun untuk menjaga protokol kesehatan, KPU Kabupaten Bandung bakal membatasi jumlah peserta yang hadir.
Menurut Agus, hanya ada sejumlah pihak yang diundang dalam rapat pleno terbuka tersebut.
"Yang diundang hanya beberapa pihak, Plh Bupati, DPRD, Kepolosian termasuk semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung," ujarnya.
Dijadwalkan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati bandung terpilih akan dilakukan pukul 14.00 WIB.
Diketahui, pada Kamis (18/3/2021) Mahkamah Konstitusi menolak gugatan PHP pasangan calon bupati bandung nomor urut 1, Kurnia Agustina-Usman Sayogi.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim MK yang diketuai Anwar Usma mengatakan Paslon nomor urut 1 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
Baca Juga: Karantina Selesai, Ezra Walian Akhirnya Bisa Gabung Latihan Bareng Persib
"Adapun pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum," ujar Anwar saat membacakan putusan, Kamis (18/3/2021).
Kedudukan hukum yang dimaksud adalah selisih perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Bandung yang melebihi ketentuan.
Gugatan PHP Pilkada kepada MK, bagi daerah dengan penduduk lebih dari 1 juta, selisih antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 0,5% suara sah atau dalam konteks Pilkada Kabupaten Bandung adalah 8.289 suara.
Sementara selisih antara pasangan calon bupati bandung nomor urut 1 dengan paslon peraih suara terbanyak adalah 417.189 atau 25,16%.
Selain itu, berdasarkan fakta-fakta dan bukti dalam persidangan yang mana seluruh tuntutan pemohon tidak memiliki bukti yang kuat. Sehingga majelis Hakim menolak eksepsi pihak pemohon.
Berita Terkait
-
Motif Asmara, Polres Metro Bekasi Bekuk Penculik Anak di Bus di Bandung
-
Persib Incar Joey Pelupessy? Bung Binder Bongkar Rahasia Transfer Mengejutkan Maung Bandung
-
Dulu Naik Ferrari di PSG, Kini Layvin Kurzawa Dibonceng Motor Matic ke Latihan Persib
-
Mendarat di Jakarta, Pemain Keturunan Palembang Bisa Perkuat Timnas Indonesia
-
KUIS: Tes Seberapa Tahu Kamu tentang Layvin Kurzawa? Pemain Baru Persib Bandung Eks PSG
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Tantangan Berat di Cisarua! Bima Arya: Material Longsor 20 Meter Persulit Evakuasi Korban
-
Di Balik Lumpur Pasirlangu, Dinamika Data dan Harapan Keluarga yang Belum Padam
-
Predator Anak Menghantui Cianjur: Polres Buka Posko Laporan, Diduga Korban Lebih dari 10 Orang
-
Gugatan Rumah Disita Picu Desakan OJK Telusuri Pola Kemitraan Asuransi
-
Bupati Karawang Tegaskan Moratorium Perumahan: Tak Ada Izin Baru Sampai Tata Ruang Beres