Pemprov Jabar Beri Subsidi Rp2,7 Juta Bagi Siswa yang Gagal Masuk Negeri

SuaraJabar.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menjalin kerja sama dengan sekolah swasta guna menampung calon murid yang tidak tertampung di SMA dan SMK negeri dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatangan komitmen bersama Pemprov Jabar dengan Sekolah Swasta untuk Aksesibilitas Pendidikan di Jawa Barat di SMK Negeri 1 Bandung, Kota Bandung, Senin (15/6/2026).

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengatakan program ini menjadi solusi yang disiapkan Pemprov Jabar setelah hasil Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).

Dari hasil PCMB tersebut, menunjukkan sekitar 77 ribu calon murid berpotensi tidak memperoleh kursi di sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung.

"Intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelah melakukan pemetaan, dari pemetaan itu kita tahu ada anak-anak yang tidak bisa tertampung, ya," katanya.

"Sesuai dengan peta, pemetaan yang kita lakukan itu kan banyak. Jadi kita ingin tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ucapnya menambahkan.

Lebih lanjut ia mengatakan, langkah ini merupakan sesuai dengan arahan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar seluruh anak tetap memiliki akses pendidikan.

"Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada kita dan kepada Bappeda, untuk bagaimana agar anak-anak di Provinsi Jawa Barat ini semuanya bisa mengakses pendidikan," ucapnya.

"Keterbatasan pemerintah ini menjadi salah satu kendala yang diatasi. Salah satu bentuk intervensi ketika pemetaan ini selesai adalah dengan cara, salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan sekolah swasta," jelasnya.

Baca Juga: Mahasiswa Bandung Raya Kepung DPRD Jabar, Kritik Kebijakan Pemerintah

Purwanto menjelaskan, saat ini sudah ada sebanyak 751 sekolah swasta yang bergabung dalam program kerja sama tersebut.

"Yang sudah terdaftar masuk 751," ungkapnya.

Sekolah yang sudah bergabung dalam program tersebut akan disiapkan guna menampung siswa yang tidak tertampung di SMA dan SMK negeri.

"Kalau kita lihat dari pemetaan kita itu ada sekitar 70 ribuan kan, tepatnya 77 ribu yang tidak bisa tertampung di negeri," jelasnya.

Pemprov Jabar juga akan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa yang masuk dalam skema tersebut.

"Skema pembiayaannya nanti Pemprov akan membiayai, dulu kita namanya uang sumbangan. DSP ya, uang bangunan dulu mah istilahnya, DSP ya. Kemudian dengan sumbangan bulanan, dulu kita nyebutnya SPP ya," ucapnya.