Misteri 3 Orang Penting di KBB yang Dicekal KPK, Siapa Saja?

SuaraJabar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2020.

KPK telah mengirim surat pencekalan ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka kepentingan pemeriksaan kasus tersebut.

Ketiga orang itu dilarang meninggalkan Tanah Air. Namun hingga saat ini, KPK tidak membuka identitas ketiga orang tersebut. Senada dengan pencekalan, KPK juga belum mengumumkan tersangka di kasus ini.

Situasi inipun menuai kritik dari Ketua Forum Peduli Bandung Barat (Forbat), Suherman. Menurutnya, informasi terbaru yang disampaikan KPK ini akan menjadi polemik baru di tengah masyarakat.

Baca Juga: KPK Akan Periksa Koordinator Staf Khusus Nurdin Abdullah Hari Ini

"Dengan munculnya pencekalan, itu salah satu SOP KPK untuk memperlancar pemeriksaan. Yang jadi masalah, Ali Fikri (Plt Jubir KPK) tidak mau menyebutkan nama. Ini akan jadi polemik di masyarakat, jadi opini liar," kata Suherman saat ditemui di Lembang, Selasa (30/3/2021).

Pada prinsipnya, ia mengapresiasi apa yang sedang dilakukan KPK saat ini. Namun pengumuman nama-nama yang terlibat, hingga terakhir dicekal bepergian ke luar negeri ini cenderung malah akan membuat masyarakat beropini liar.

"Saya paham ada SOP yang harus dilaksanakan. Tapi ini makin liar, semakin aneh. Kita kasihan ke orang-orang yang diperiksa, nantinya malah muncul stigma yang lain-lain padahal belum tentu terlibat," jelasnya.

Secara kelembagaan di Pemkab Bandung Barat, kata dia, kondisi seperti ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap para pegawai. Khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perihal sprindik yang beredar dan mencatut nama Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya Andri Wibawa serta dari pihak swasta Totoh Gunawan, Suherman menyisyaratkan surat tersebut memang benar adanya.

Baca Juga: Ferdinand Serang KPK: Ganti Nama Komisi Perceraian Kadrun

"Kalau memang hoax, tidak benar, logikanya kan nama-nama itu tinggal lapor polisi atau klarifikasi," ujarnya.