SuaraJabar.id - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan mengatakan pihaknya sulit untuk mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan keuangan tahun 2020.
Hal tersebut disebabkan beberapa faktor. Salah satunya akibat adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
Diketahui, dalam kasus tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu Bupati Bandung Barat nonaktif, Aa Umbara, Andri Wibawa, dan M Totoh Gunawan dari pihak swasta.
Hengky Kurniawan mengaku pesimis laporan keuangan tahun 2020 meraih WTP seperti tahun 2019. Pasalnya, tahun ini KBB didera kasus korupsi.
Meski begitu, laporan keuangan tahun 2020 yang diperiksa BPK baru akan diterbitkan secara resmi minimal tanggal 17 Mei 2021.
"Memang kondisi saat ini permasalahan di KBB yang sempat ramai mungkin sepertinya mempengaruhi opini kita, yang tadinya tahun 2019 kita dapat WTP, di tahun 2020 ini sepertinya sulit untuk kita WTP," kata Hengky Kurniawan usai menerima BPK Perwakilan Jawa Barat, Senin (3/5/2021).
Hengky tetap berupaya mengajak para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap konsentrasi bekerja dan tidak patah semangat.
"Kita tidak boleh patah semangat. Namanya musibah ini menjadi pembelajaran untuk kita," ujarnya.
Hengky Kurniawan tidak menyebut berapa jumlah temuan dari BPK dan Dinas mana saja. Ia hanya menyebutkan bahwa salah satu dinas yang banyak disorot BPK adalah Dinas Sosial.
Baca Juga: Puluhan Ribu Pil Setan Gagal Dipakai Nge-Fly
Atas temuan itu, Hengky meminta menjadi pembelajaran bagi para OPD, agar bekerja dengan baik. Jangan bekerja di luar sistem, namun lebih baik meningkatkan integritas sebagai penyelenggara negara.
"Sekecil apapun bahwa yang dipergunakan itu dipertanggungjawabkan. Kita ingin KBB ke depan menuju pemerintahan yang bersih," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Muak Kondisi Pemerintahan dan Pembangunan, Warga Kabupaten Bandung Barat Ngadu ke Jakarta
-
Tegaskan Bukan Hadiah, Kejagung Terima Opini WTP ke-10 dari BPK RI
-
Debit Sungai Citarum Menyusut, Alur Sungai Mulai Dipenuhi Sedimentasi dan Sampah
-
Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang
-
Bupati Pali Diduga Lakukan Lobi untuk Ubah Hasil Audit BPK
Terpopuler
- Total Dana Korban Penipuan Tembus Rp811,1 Miliar, Sebanyak 702.833 Rekening Diblokir
- Media Inggris: FIFA ASEAN Cup Akal-akalan Infantino Pertahankan Posisi, Prabowo Kena Prank
- Arti Mimpi Ketemu Orang yang Sudah Meninggal tapi Tidak Bicara Menurut Primbon Jawa
- Aliran Minyak di Selat Hormuz Sudah Normal, Mengapa Harga BBM Masih Mahal?
- Selamat Tinggal Kevin Diks, Cabut Lebih Cepat dari Skuad Timnas Indonesia Usai Juara
Pilihan
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
-
Nama Puan Disebut Jadi Pengganti Gibran, Begini Respons Ketua DPR
Terkini
-
Ikano Unpad Desak Reformasi Hukum Notaris Hadapi Ancaman AI dan Cyber Notary
-
Tiba dari Seoul, Tatang Winata Ditangkap Bareskrim Kasus Dugaan Penyelundupan Rp 253 Miliar
-
Bukan MBG, Ratusan Orang di Bandung Diduga Keracunan Makanan Ini, Polisi Turun Tangan
-
Jeritan Ojol Hingga Buruh di Bogor Dalam Bayang-bayang Angka Kemiskinan
-
The Papandayan Jazz Fest 2026 Sukses Satukan Musik, Budaya, dan Generasi Melalui "Sound To The Soul"