Derita Istri Kawin Kontrak, Mengaku Sering Dikasari Suami asal Timur Tengah

SuaraJabar.id - Bupati Cianjur Herman Suherman geram dengan praktik kawin kontrak yang terjadi di wilayahnya. Dengan tegas dirinya melarang praktik kawin kontrak karena merendahkan dan merugikan perempuan Cianjur.

Pernyataan Bupati Cianjur tersebut tak salah. Praktik kawin kontrak di Cianjur sering kali merugikan perempuan. Tak sedikit perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam praktik kawin kontrak.

Seperti yang dialami seorang perempuan berinisial Bunga (bukan nama sebenarnya). Usianya sekitar 30an, parasnya cukup manis dan menarik bagi siapapun yang melihatnya.

Bunga mengaku, sudah lelah menjalani praktik kawin kontrak tersebut. Pasalnya, suami kontrak asal Timur Tengah yang ia nikahi kerap kasar saat berhubungan. Namun karena desakan ekonomi, Bunga pun terpaksa tetap bertahan hingga masa kontraknya selesai.

Baca Juga: Marak Kawin Kontrak, Pemkab Cianjur Persiapkan Perda Larangan

“Kalau bukan karena masalah ekonomi pasti enggak mau, jadi mau bagaimana lagi. Tapi pastinya saya akan berhenti, uang yang saya dapat sudah saya tabung untuk modal usaha,” tuturnya.

Tak banyak yang Bunga perbincangan, karena ia pun mengaku khawatir identitasnya dapat terungkap lebih banyak.

“Segitu aja ya kang,” tutupnya.

Sementara itu, Udin (bukan nama benarnya), salah seorang calo kawin kontrak mengungkapkan, perempuan yang menjadi pasangan dari praktik kawin kontrak di kawasan Cipanas dan Puncak biasanya berasal dari kecamatan lain, bahkan dari luar Cianjur.

Perempuan di Cipanas enggan menjalani praktik kawin kontrak lantaran malu dengan lingkungannya.

Baca Juga: Lansia Tanpa Identitas Tertabrak Kereta Api Siliwangi Cianjur

“Biasanya dari Cianjur selatan. Ada juga dari Sukabumi. Kalau warga lokalnya jarang, karena takut jadi bahan cemoohan tetangga kalau ketahuan ikut kawin kontrak,” paparnya.

Menurutnya, faktor ekonomi memang kerap jadi penyebab perempuan tersebut rela menjalani kawin kontrak dengan wisatawan asing, khususnya dari negara Timur Tengah.

“Kebanyakan memang masalah utamanya ekonomi. Makanya ada juga yang sampai dinikahkan atas sepengetahuan dan dihadiri langsung oleh orangtuanya. Karena kan cukup lumayan hasilnya, untuk modal usaha atau yang lain,” terangnya.

P2TP2A Cianjur Terima Tiga Laporan Kasus

Sebelumnya, Ketua Harian P2TP2A Kabupaten Cianjur, Lidya Indayani Umar mengungkapkan, praktik kawin kontrak di Cianjur masih tetap ada. Bahkan, hingga saat ini sudah ada tiga laporan yang masuk.

“Kalau laporan tertulis belum ada, tapi yang konsul terkait anggota keluarganya yang bermasalah usai kawin kontrak ada tiga kasus,” imbuhnya.

Menurut Lidya, rata-rata kasus yang muncul dari kawin kontrak ialah pihak perempuan yang hamil, kemudian ditinggalkan pasangannya lantaran sudah habis masa kawin kontraknya.

“Ini yang jadi masalah utama, ada hak yang nantinya terabaikan. Apalagi jika pihak laki-lakinya merupakan warga negara asing. Ketika pulang ke negaranya, akan sulit untuk mencarinya,” tuturnya.

Lebih jauh, Lidya pun mendukung penuh langkah Pemkab Cianjur yang akan membuat Perbup larangan kawin kontrak.

“Makanya saya mendukung kebijakan larangan kawin kontrak ini, supaya tidak ada lagi praktik yang dapat merugikan dan merendahkan kaum perempuan,” sebutnya.

Pemkab Cianjur Akan Buat Perbup Larangan Kawin Kontrak

Menanggapi ini, Bupati Cianjur, Herman Suherman melarang tegas adanya praktik kawin kontrak di Cianjur yang marak dilakukan wisatawan asing, khususnya dari negara Timur Tengah.

Pasalnya, praktik kawin kontrak dinilai sangat merugikan dan merendahkan kaum perempuan Cianjur.

“Kita merasa berdosa jika praktik kawin kontrak ini dibiarkan, fatwa dari ulama juga memang tidak diperbolehkan. Maka dari itu kita buat kebijakan larangannya melalui Perbup,” ujar Herman kepada Cianjur Today saat ditemui di Pendopo Cianjur, Jumat (4/6/2021).

Menurutnya, larangan tersebut akan berlaku secara umum, baik untuk warga Cianjur, luar kota, hingga wisatawan asing yang ada di wilayah Cianjur.

“Jadi tidak hanya untuk wisatawan asing, tapi juga berlaku untuk semua warga Cianjur juga,” tegasnya.

Masalah sanksi adanya praktik kawin kontrak, lanjut Herman, Pemkab Cianjur masih menggodoknya, agar bisa memberikan efek jera pada para pelakunya.

“Sehingga tidak ada lagi praktik kawin kontrak di Cianjur,” tandasnya.