SuaraJabar.id - Warga Bandung dihebohkan dengan kabar adanya oknum petugas pemakaman di TPU Cikadut Bandung yang diduga menarik pungutan liar atau pungli pada keluarga jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di sana.
Isu pungli di TPU Cikadut memang bukan hal baru. Sebelumnya juga sempat ada temuan serupa di sana. Namun kala itu penyebabnya diduga karena petugas pemakaman di sana belum mendapatkan insentif dari Pemerintah Kota Bandung.
Namun isu pungli kali ini berbeda dengan pungli yang pernah terjadi sebelumnya. Sebuah keluarga mengaku dimintai sejumlah uang dengan alasan jenazah pasien COVID-19 non-Muslim tidak ditanggung biaya pemakamannya oleh pemerintah.
keluarga Yunita Tambunan mengaku, diminta sejumlah uang ketika akan memakamkan jenazah ayahnya, Binsar Tambunan, yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19.
Aksi pemalakan itu terjadi, Selasa, 6 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB. Saat itu, Yunita dan keluarga didatangi petugas bernama Rendi, yang mengaku sebagai koordinator C TPU Cikadut.
Rendi meminta kepada Yunita sebesar Rp 4 juta sebagai biaya pemakaman ayahnya. Rendi menjelaskan bersama rekan-rekannya sudah menyiapkan liang lahat untuk jenazah ayah Yunita.
"Saya bertanya, kenapa saya harus bayar? Lalu Rendi menjawab bahwa non-Muslim tidak ditanggung oleh pemerintah," kata Yunita dikutip dari Ayobandung.com-jejaring Suara.com, Minggu (11/7/2021).
Mendengar penjelasan itu, Yunita langsung meminta untuk meringankan beban biaya agar jenazah ayahnya bisa dimakamkan.
"Saya berkata kepada Rendi, kiranya punya hati karena saya tidak ingin ayah saya meninggal dalam keadaan COVID-19, apalagi sekarang sedang PPKM Darurat, sehingga pendapatan kami berkurang dan biaya hidup tinggi," jelas Yunita.
Setelah melalui negosiasi yang alot dengan Rendi, Yunita merogoh kocek duit sebesar Rp 2,8 juta. Sebelumnya, dia sempat menawar Rp 2 juta, tapi ditolak Rendi.
Namun sebelum sepakat di angka Rp 2,8 juta, Yunita mendapatkan celetukan yang tidak mengenakkan dari rekan Rendi.
"Rekannya celetuk, biar ibu (Yunita) tahu, kemarin saja ada bu Rasmani yang bayarnya sudah Rp 3,5 juta," ujar Yunita.
Yunita melanjutkan, permintaannya di angka Rp 2,8 juta disetujui Rendi. Dia pun meminta kepada Rendi untuk dibuatkan kwitansi.
"Rendi berkata kepada saya kalau pemakaman malam tidak ada kwitansi," ucapnya.
Demi memiliki bukti, Yunita pun meminta kepada Rendi untuk dibuatkan rincian Rp 2,8 juta untuk apa saja, nama yang meninggal, tanda tangan, dan nama jelas Rendi, serta jabatan yang diemban Rendi di atas kertas putih.
Tag
Berita Terkait
-
Viral Diduga Pungli Jembatan Gantung di Tasikmalaya, Padahal Dibangun KemenPU
-
Dari Pungli hingga Iuran Mandiri, Korupsi Tingkat Desa yang Terus Dimaklumi
-
Pungli Juru Parkir Jakarta Didorong Masuk Pidana Pemerasan
-
Terbukti Pungli dan Tipu Jemaah Badal Haji, Izin KBIHU Al-Fatah Dicabut!
-
KPK Sita Uang Jutaan Rupiah Diduga Hasil Pungli di BPN Bogor
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- Djarum Digeledah KPK, Publik Ramai Kaitkan dengan Isu Haji Isam dan DBS
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Cara Cek KTP Kita Terdaftar di Pinjol Apa Saja?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Satu Pelaku Curas di Bekasi Ditangkap, Polisi Dalami Keterkaitan dengan 12 Kasus Lain
-
Jalan Ambles Banjarwangi-Singajaya Sepanjang 15 Meter, Polisi Pasang Garis Pengaman
-
Antisipasi Politik Uang dan Konflik, 600 Polisi Disiagakan Amankan Pilkades Serentak di Cianjur
-
Tak Lagi Bergantung pada DNA Salmon, PDRN Nabati Jadi Inovasi Baru Industri Skincare
-
Revitalisasi RSUD dan Puskesmas Jadi Bukti Pemerintah Perkuat Akses Kesehatan Masyarakat