SuaraJabar.id - Sejumlah pengemudi ojek online atau ojol dan sekelompok orang yang tergabung dalam Literasi Pemuda Bandung menggelar aksi unjuk rasa menolak PPKM Darurat.
Aksi unjuk rasa digelar di Balaikota Bandung, Jalan Watukencana, Kota Bandung, Rabu (21/7/2021).
Dalam aksinya, mereka menuntut sejumlah hal, di antaranya meminta pemerintah untuk transparansi terkait dengan anggaran untuk penanganan Covid-19.
Mereka juga meminta BPK dan KPK untuk memeriksa dugaan korupsi anggaran covid-19 mulai dari Wali Kota dan Sekda Kota Bandung hingga ke jajaran kepala dinas, kabid, dan kasie.
Hal itu dilatarbelakangi karena menurut mereka instrumen korupsi tidak bisa sendiri harus melibatnya pejabat tinggi sampe kasie esselon empat.
Dalam aksi itu, mereka menganggap jika penerapan PPKM Darurat, itu tidak berjalan sukses, melainkan gagal dan sama sekali tidak berhasil.
Mereka pun meminta pemerintah untuk mengevaluasi penerapan PPKM Darurat.
Tuntutan lainnya, yakni terkait dengan pembungkaman warga sipil di kota Bandung dengan adanya peraturan Wali Kota Bandung yang tidak pro rakyat.
Kemudian mereka juga menuntut pemerintah kudu mengidentifikasi dan usut tuntas 196 jenazah TPU cikadut yang digali kembali dikarenakan tenyata non reaktif Covid-19.
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Gibran: Mohon Maaf Warga Solo
Mereka juga menyatakan jika Ketua Gugus tugas Covid-19 telah gagal menjalankan tugasnya.
Terakhir, massa aksi meminta hukum mati koruptor Bansos dan pengadaan alat kesehatan serta pejabat yang korupsi di masa pandemi.
Sebelum menggelar aksi di depan Balai Kota bandung, driver ojol sempat melakukan konvoi di sekitar kota.
Ribuan pengemudi ojek online alias ojol di Kota Bandung turun ke jalan. Mereka melakukan protes terhadap kebijakan PPKM Darurat yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021 mendatang.
Hal itu diketahui dari unggahan video di akun instagram @infojawabarat, Rabu (21/07/2021). Dalam video berdurasi 36 detik itu terlihat para pengemudi ojol berseragam lengkap sedang melakukan konvoi di jalanan untuk menolak perpanjangan PPKM Darurat.
Hal itu diduga karena kebijakan PPKM Darurat berdampak pada penurunan pendapatan para ojol. Pasalnya banyak ruas jalan dan toko-toko di Kota Bandung yang ditutup selama dua pekan kebijakan PPKM Darurat berjalan.
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Empat Orang Tewas, Polisi Selidiki Kecelakaan Beruntun di Puncak-Cipanas
-
Polisi Telusuri Aliran Dana Bisnis Benih Lobster Ilegal di Garut, 3 Orang Jadi Tersangka
-
Bawa Bantuan Miliaran Rupiah ke Korban Gempa NTT, Dedi Mulyadi: Ditengok Saja Sudah Bahagia
-
Momen Ratusan Layang-Layang Terbang di Pesisir Laut Jawa Rayakan Kemerdekaan
-
BRI Sabet Enam Penghargaan, Tegaskan Daya Saing di Tingkat Global