Galang Petisi Sentilan bagi Pemerintah, Putri Gus Dur Raih Puluhan Ribu Tanda Tangan

SuaraJabar.id - Sebuah petisi berjudul 'Pak Jokowi, Pemda, DPR, tolong lebih sigap dan tanggung jawab dalam penanganan pandemi!' muncul di situs change.org.

Hingga Kamis (5/8/2021) sore, petisi yang berisikan sentilan bagi pemerintah untuk benar-benar bertanggung jawab dengan nasib masyarakat akibat pandemi Covid-19 itu sudah mendapatkan dukungan dari 38.561 orang. Petisi itu sendiri membutuhkan 50 ribu tanda-tangan.

Petisi ini sendiri digalang Putri Gus Dur, Alissa Wahid bersama Jaringan Gusdurian dan SONJO Yogyakarta.

Alissa Wahid menjelaskan bahwa petisi tersebut bertujuan untuk mengajak warga bangsa melibatkan diri dalam proses penanganan pandemi.

Baca Juga: Heboh Sumbangan Rp 2 T Akidi Tio, Putri Gus Dur Minta Aparat Kedepankan Rasionalitas

Setidaknya petisi itu juga menjadi upaya warga negara untuk mengingatkan dan memberikan masukan kepada pemerintah.

Sebelumnya petisi yang dibuat Alissa dan kawan-kawan ialah untuk mendorong pemerintah menarik rem darurat Covid-19. Disaat itu pemerintah melakukan berbagai upaya termasuk PPKM Jawa-Bali.

"Lalu rem darurat itu sudah ditarik waktu itu walaupun mungkin nariknya itu tidak sefull yang kita harapkan tetapi setidaknya kita melihat ada beberapa langkah yang patut diapresiasi ya terutama dalam hal PPKM Jawa-Bali, ya," kata Alissa dalam konferensi pers Diperpanjang (Lagi): Rapor Masyarakat untuk PPKM Level 4 secara virtual, Kamis (5/8/2021).

Meski kasus positif Covid-19 mulai menurun saat PPKM Jawa-Bali, namun menurut Alissa tidak sepenuhnya dapat membuat pandemi melandai. Terlebih fokus pelaksanaan PPKM Jawa-Bali juga berimbas kepada kondisi penyebaran Covid-19 di luar Jawa-Bali.

Alissa menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Terlebih fasilitas kesehatan atau faskes di sana jauh di bawah yang ada di Jawa dan Bali.

Baca Juga: Geger Sumbangan Akidi Tio, Yenny Wahid Teringat Kasus Gus Dur

"Sehingga ini adalah tren yang harus kita pikirkan dengan lebih seksama. Karena itu petisi ini pun kita perbarui, kita tidak menghentikannya hanya karena kemudian PPKM Jawa Bali sudah memberikan ada perubahan-perubahan atau perbaikan," tuturnya.