Scroll untuk membaca artikel
Ari Syahril Ramadhan
Sabtu, 02 Oktober 2021 | 08:00 WIB
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (tengah) berbincang dengan Bupati Kuningan, Jawa Barat, Acep Purnama dalam kunjungan kerja di kabupaten itu, Jumat (1/10/2021). [ANTARA/HO-Kemendes PDTT/Angga]

SuaraJabar.id - Pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenai adanya ratusan ribu orang miskin ekstrem di Jawa Barat langsung direspon oleh jajaran pemerintah.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar misalnya. Ia blusukan ke berbagai kabupaten di Jawa Barat (Jabar) untuk menuntaskan data SDGs Desa.

Setelah mengunjungi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Pangandaran pada Kamis (30/9/2021), Mendes PDTT mengunjungi Kabupaten Kuningan dan diterima Bupati Kuningan Acep Purnama, di kantor bupati setempat, Jumat (1/10/2021).

"Kami terus berkeliling ke daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem. Dua hari ini kami berkeliling ke kabupaten-kabupaten di Jawa Barat yang wilayahnya terdapat warga dengan kategori miskin esktrem," ujar Halim Iskandar dikutip dari Antara.

Baca Juga: Sejumlah "PR" Sambut Direktur Utama Baru Bandara Kertajati

Menurut Halim Iskandar, data SDGs Desa sangat vital dalam upaya mempercepat penuntasan kemiskinan ekstrem di seluruh pelosok Tanah Air.

Dia menjelaskan penuntasan data SDGs Desa tidak bisa hanya dipantau dari pusat, tetapi juga harus dilihat secara langsung perkembangannya di lapangan.

"Jika data SDGs Desa tuntas, maka penanganan kemiskinan ekstrem bakal bisa lebih cepat," ujar Halim Iskandar.

Oleh karena itu, Kemendes PDTT terus melakukan koordinasi dengan bupati atau kepala daerah untuk menjelaskan pentingnya data SDGs Desa bagi pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Sehingga ada kesepahaman yang sama antara Kemendes PDTT dengan para kepala daerah untuk mempercepat penuntasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya," ujar Halim Iskandar.

Baca Juga: Bupati Karawang Pertanyakan Pernyataan Wapres Soal Penduduk Miskin Ekstrem di Wilayahnya

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu mengatakan pula, penangan kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan jika masih ada ego sektoral antara pihak kementerian dengan kepala daerah. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendes PDTT, butuh dukungan penuh dari para kepala daerah.

Untuk mendukung implementasi aksi penanganan warga miskin ekstrem serta pemantauan keberlanjutan hasil capaian nol persen kemiskinan ekstrem telah disiapkan aplikasi yang terhubung dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pusat.

Gus Halim, sapaan akrabnya, mengatakan, dirinya bersama Bupati Acep sudah sepakat untuk memperkuat data desa berbasis SDGs yang diperkirakan bakal selesai dalam 10 hari ke depan.

"Saya yakin Kabupaten Kuningan bakal segera menyelesaikan persoalan kemiskinan dengan berbasis SDGs," kata Gus Halim.

Load More