Singkat cerita, Endik bertahan sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit selama 4,5 tahun dengan upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari.
Pekerjaannya yang berat ternyata menimbulkan dampak buruk pada kesehatannya.
Dirinya mengalami urat kejepit hingga memaksanya cuti bekerja selama kurang lebih enam bulan. Selama itu pula, ia berutang pada rumah makan di tempatnya bekerja.
"Saya engga bisa kerja karena muntah darah setiap hari. Mau pulang gak ada paspor dan gak ada uang," ujar Endik.
Selama tidak bekerja lantaran sakit, Endik mendapat bantuan dari temannya untuk kebutuhan sehari-hari.
Sedangkan untuk kebutuhan obat ada bantuan dari perusahaan sawit tempatnya bekerja. Ia pun memutuskan untuk pulang.
Kisah perantauan Endik sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Ia meminta pertolongan untuk dipulangkan ke Indonesia sebab nasibnya di Malaysia tak semanis janji agen yang memberangkatkannya.
Disnakertrans KBB Langsung Bergerak
Setelah mendapat laporan adanya PMI asal KBB yang mengalami kesulitan di negeri orang, Pemkab Bandung Barat melalui Disnakertrans langsung bergerak untuk menghubungi Konsultat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru dan berkoordinasi dengan BP2MI.
Baca Juga: Taliban Bisa Belajar dari Indonesia, Ini Ulasan Dosen Malaysia Tentang Sekolah Perempuan
Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), Disnakertrans KBB pun berkirim surat ke Konsultat Jenderal Republik Indonesia terkait kondisi Endik di Malaysia.
Ketiadaan paspor Endik yang ditahan perusahaannya tempat bekerja saat pertama datang ke Malaysia sempat menjadi kendala.
"Karena yang bersangkutan ini gak ada paspor, riskan untuk keluar dari perkebunan dijemputlah sama Konjen (Konsultat Jenderal) dan alhamdulillah dievakuasi dari perkebunan," terang
Kepala Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Disnakertrans KBB, Sutrisno.
Setelah melalui berbagai proses yang cukup panjang, Endik akhirnya bisa dipulangkan.
Semua beban biaya kepulangannya ditanggung pemerintah. Ia dijemput langsung Disnakertrans dan BP2MI di Bandara Husein Sastranegara.
"Inilah kehadiran pemerintah bahwa kita harus hadir dan kita mengayomi dari mulai pra penempatan maupun purna," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf
-
Polisi Malaysia Tangkap Pemilik Tanker MT Global 168 yang Selundup 1 Ton Ketamin ke Indonesia
-
Prabowo Minta Maaf soal Kabut Asap di KTT ASEAN, Reaksi PM Singapura Jadi Sorotan
-
Ucapan Maaf Presiden Prabowo kepada Malaysia dan Singapura Disorot Media Internasional
-
Kata-kata Prabowo Minta Maaf Asap Kebakaran Hutan Ganggu Malaysia dan Singapura
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
Warga Bekasi Bisa Berburu Promo Kendaraan dan Hadiah Cicilan Lunas di Adira Expo
-
Tren Rekreasi dan Komunitas Dorong Aktivitas Ekonomi di Kawasan Komersial
-
Racun Bakteri di Nasi MBG Ternyata Tahan Panas, Sama dengan Kasus Susu Formula
-
Astaga! TPU Cilele Sukabumi Jadi Tempat Sampah SPPG, Bau Busuk Menyengat
-
Ironi Pertambangan Majalengka: 16 Titik Tambang Ilegal, Hanya 2 Perusahaan Berizin