Kelompok Disabilitas Perlu Alarm Bencana Khusus

SuaraJabar.id - Peningkatan kewaspadaan bencana harus dilakukan secara inklusif, butuh pelibatan secara aktif antara kelompok disabilitas berbagai ragam dengan kelompok non-disabilitas.

Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia (CAI) mengatakan, kelompok perempuan disabilitas jangan cuma diposisikan sebagai objek atau beban masyarakat.

Menurutnya, mereka mesti didorong menjadi subjek aktif yang memiliki pemahaman manajemen kebencanaan sehingga nantinya tahu cara menyelamatkan diri dan orang lain.

"Kelompok disabilitas, apalagi perempuan disabilitas, jarang sekali dilibatkan dalam kegiatan kebencanaan, kalaupun diundang hanya sebagai peserta pasif, apakah kami benar-benar dimintai pendapat?," tanya Kustini baru-baru ini.

Baca Juga: Duh, Jalan Provinsi di Kabupaten Banyumas Nyaris Putus Karena Longsor

Padahal perumusan manajemen kebencanaan sangat membutuhkan sumbangsih dari kelompok disabilitas. Penting untuk selalu disadari, lanjut Kustini, setiap ragam disabilitas memiliki kekhususannya masing-masing.

Misalnya, disabilitas netra mungkin membutuhkan peringatan bencana melalui tanda bunyi, namun kelompok disabilitas rungu wicara tentu membutuhkan tanda yang berbeda.

Secara mendasar, manajamen bencana ini butuh dirumuskan secara bersama. Suara kelompok disabilitas itu harus mendapat ruang dan benar-benar didengar sebagai pendapat publik.

Pemberdayaan publik dinilai menjadi langkah penting dalam menunjang kesiapsiagaan bencana. Yang dibutuhkan saat ini, katanya, bukan hanya merespon kejadian setelah terjadi bencana, tetapi mengantisipasi agar risiko bencana dapat diminimalkan.

"Ini menjadi upaya untuk mendorong agar teman-teman disabilitas punya pemahaman melindungi diri sendiri dan diharapkan bisa menyampaikan atau mentransfer ilmu ke lingkungan terdekat," katanya di sela kegiatan pelatihan kebencanaan untuk disabilitas di Kabupaten Bandung.

Baca Juga: Kakek Berusia 70 Tahun di Bandung Tewas Terbakar Usai Beli Rokok

"Secara keseluruhan ada 10 peserta yang terlibat, semuanya perempuan disabilitas dari berbagai ragam. Jumlah peserta dibatasi karena pandemi Covid-19, tapi kami berharap nantinya mereka bisa jadi fasilitator," ungkapnya.

Kustini menyampaikan, untuk wilayah sendiri ditentukan setelah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung. Kecamatan Majalaya terpilih karena rawan bencana hidrometeorologis.

"Selain di Majalaya kami juga tengah melakukan pendampingan untuk kelompok perempuan disabilitas di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Di sana rawan gempa sehubungan dengan aktivitas Sesar Lembang," jelasnya.

Libatkan Kelompok Disabilitas dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana

Sementara itu, Ketua FPRB Kabupaten Bandung, Wewen Mulyadi turut menegaskan, Kecamatan Majalaya menjadi daerah di Kabupaten Bandung yang termasuk rawan bencana, bahkan memiliki potensi banjir bandang.

"Kecamatan Majalaya ini sangat rawan. Elevasi Citarum dari Kertasari ke Majalaya itu sekitar 45 derajat. Artinya, ada potensi bandang," ungkapnya.

Diakui Wewen, upaya peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana bagi kelompok disabilitas, khususnya perempuan disabilitas, masih sangat minim.

"Hingga saat ini teman-teman disabilitas itu belum memiliki apa-apa baik dari peralatan atau kesiapan, bisa dinilai belum (siap) sama sekali. Secara umum, kelompok non-disabilitas juga masih minim wawasan bencananya. Maka kegiatan pembekalan seperti ini menjadi penting," katanya.

Wewen mengakui, pelibatan kelompok disabilitas dalam upaya pengurangan risiko bencana menjadi sangat krusial. FPRB sendiri belum memiliki anggota dari kelompok disabilitas, ini dianggap sebagai kekosongan yang harus segera diisi. Kelompok disabilitas sejatinya memiliki hak yang sama untuk mengambil peran.

"Belum ada (kelompok disabilitas) di forum, tapi dengan ini saya jadi terbuka bahwa nanti sebetulnya bisa dimasukkan. Di FPRB itu ada tiga bidang, bidang peningkatan kapasitas, bidang advokasi dan manajemen sumber daya, maka mungkin kawan disabilitas nanti bisa terlibat masuk di bidang-bidang itu," katanya.

"Diharapkan mereka jadi fasilitator para disabilitas, harus berkelanjutan dan harus bisa masuk secara struktural karena hak mereka memang sama," ia melanjutkan.

Wewen menilai peningkatan wawasan kebencanaan yang diasah melalui program pelatihan yang inklusif menjadi kebutuhan tidak hanya untuk kelompok disabilitas tetapi juga non-disabilitas. Sehingga ketika terjadi bencana di suatu wilayah, masyarakat memiliki kepekaan terhadap disabilitas.

"Jangan sampai karena manajemen kebencanaan yang buruk teman disabilitas malah jadi double disability," tegasnya.

Terlebih pada musim penghujan belakangan ini, ancaman bencana hidrometeorologis berpotensi terjadi. Dengan demikian, peningkatan kewaspadaan terhadap bencana seharusnya tidak hanya jadi ucapan kosong.

Kontributor: M Dikdik RA