DPRD Jabar Menilai Digitalisasi Desa Seperti Cibiru Wetan Harus Diperbanyak

SuaraJabar.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menilai digitalisasi desa di Jawa Barat harus diperbanyak untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Komisi I DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke beberapa desa, seperti di Kabupaten Subang, Garut, dan Tasikmalaya, khususnya Desa Cibiru Wetan, sebagai salah satu desa paling maju.

Namun demikian, lanjut dia, kemajuan program desa seperti di Desa Cibiru Wetan ada sentuhan dan campur tangan pemerintah provinsi sehingga akan membanggakan.

"Kami menilai pengembangan desa digital seperti yang berada di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung harus diperbanyak," kata Anggota Komisi I DPRD Jabar Ahab Sihabudin di Bandung, Jumat (26/11/2021).

Baca Juga: Anggota DPRD Batam M Mustofa Dituduh Kirim SMS Batalkan Demo Buruh, Sebut Nama Rudi

Menurut dia, Desa Cibiru Wetan merupakan konsep desa yang realisasinya paling maju dan unik sebab dari beberapa desa digital di Jabar, desa ini sudah siap dengan digitalisasi.

"Ini sangat membanggakan, khususnya bagi masyarakat desa yang ada di Jabar harus turut menyukseskan desa digital ini sebagai kemajuan daerah pedesaan," ujar dia.

Ahab menambahkan adanya inovasi-inovasi yang dipadukan akan menciptakan inovasi baru sehingga akan menunjang bagi desa dalam mengembangkan teknologi digital.

"Inovasi yang terbarukan inilah yang menjadi terobosan bagi kemajuan desa," katanya.

Dia berharap, pengelolaan desa sejenisnya diperbanyak, baik antardesa yang melakukan studi banding maupun dari desa yang sudah maju memberikan penyuluhan kepada desa tertinggal.

Baca Juga: Anggota DPRD Sumbar Tewas Jatuh ke Jurang

"Tentunya peranan pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam aspek pelayanan, pelatihan dan pengelolaan desa digital," ujarnya.

Dia mengatakan salah satu produk digital yang menonjol adalah aplikasi bernama Simpel (Sistem Pelayanan) Desa yang bisa diunduh melalui aplikasi oleh masyarakat.

Aplikasi berbasis telepon pintar tersebut memungkinkan masyarakat mengakses sejumlah pelayanan, mulai dari administrasi hingga pengembangan ekonomi.

"Misalnya masyarakat dipermudah dengan adanya aplikasi Simpel Desa, masyarakat yang ingin mengajukan kebutuhan surat-menyurat hanya tinggal menekan tombol permohonan melalui aplikasi tersebut," katanya.

Bahkan, katanya, apabila surat yang dibutuhkan sudah tercetak, masyarakat juga bisa memilih proses pengambilan dan bisa diambil langsung sendiri atau menggunakan jasa ojek untuk dikirimkan ke rumahnya.

"Jadi bisa juga memberdayakan potensi ekonomi lain, yaitu jasa antar oleh tukang ojek," kata dia.[Antara]