SuaraJabar.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menilai digitalisasi desa di Jawa Barat harus diperbanyak untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
Komisi I DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke beberapa desa, seperti di Kabupaten Subang, Garut, dan Tasikmalaya, khususnya Desa Cibiru Wetan, sebagai salah satu desa paling maju.
Namun demikian, lanjut dia, kemajuan program desa seperti di Desa Cibiru Wetan ada sentuhan dan campur tangan pemerintah provinsi sehingga akan membanggakan.
"Kami menilai pengembangan desa digital seperti yang berada di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung harus diperbanyak," kata Anggota Komisi I DPRD Jabar Ahab Sihabudin di Bandung, Jumat (26/11/2021).
Menurut dia, Desa Cibiru Wetan merupakan konsep desa yang realisasinya paling maju dan unik sebab dari beberapa desa digital di Jabar, desa ini sudah siap dengan digitalisasi.
"Ini sangat membanggakan, khususnya bagi masyarakat desa yang ada di Jabar harus turut menyukseskan desa digital ini sebagai kemajuan daerah pedesaan," ujar dia.
Ahab menambahkan adanya inovasi-inovasi yang dipadukan akan menciptakan inovasi baru sehingga akan menunjang bagi desa dalam mengembangkan teknologi digital.
"Inovasi yang terbarukan inilah yang menjadi terobosan bagi kemajuan desa," katanya.
Dia berharap, pengelolaan desa sejenisnya diperbanyak, baik antardesa yang melakukan studi banding maupun dari desa yang sudah maju memberikan penyuluhan kepada desa tertinggal.
Baca Juga: Anggota DPRD Batam M Mustofa Dituduh Kirim SMS Batalkan Demo Buruh, Sebut Nama Rudi
"Tentunya peranan pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam aspek pelayanan, pelatihan dan pengelolaan desa digital," ujarnya.
Dia mengatakan salah satu produk digital yang menonjol adalah aplikasi bernama Simpel (Sistem Pelayanan) Desa yang bisa diunduh melalui aplikasi oleh masyarakat.
Aplikasi berbasis telepon pintar tersebut memungkinkan masyarakat mengakses sejumlah pelayanan, mulai dari administrasi hingga pengembangan ekonomi.
"Misalnya masyarakat dipermudah dengan adanya aplikasi Simpel Desa, masyarakat yang ingin mengajukan kebutuhan surat-menyurat hanya tinggal menekan tombol permohonan melalui aplikasi tersebut," katanya.
Bahkan, katanya, apabila surat yang dibutuhkan sudah tercetak, masyarakat juga bisa memilih proses pengambilan dan bisa diambil langsung sendiri atau menggunakan jasa ojek untuk dikirimkan ke rumahnya.
"Jadi bisa juga memberdayakan potensi ekonomi lain, yaitu jasa antar oleh tukang ojek," kata dia.[Antara]
Berita Terkait
-
Timbulkan Polemik, Proyek Lift Kaca Pantai Kelingking Dihentikan Sementara
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Wacana Tarif Transjakarta Naik, DPRD Sebut Warga Jakarta Sudah Mampu Bayar Lebih dari Rp 3.500
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Jantung Pahlawan Hutan Berhenti Berdetak: Anggota Gakkum Kemenhut Wafat Saat Jalankan Tugas
-
Bak Menanti Hujan di Musim Kemarau! 4 Link DANA Kaget Rp 260 Ribu Siap Guyur Saldo Anda
-
Ada Apa di Balik Hutan Gunung Salak? TNI AD Ungkap Rahasia Ratusan Tenda Emas Ilegal
-
Program Makan Bergizi Gratis Sumbang Inflasi Jabar 0,45 Persen, BPS Ungkap Dampak Tak Terduga
-
Misteri Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Bekasi: Kejati Jabar Bakal Tetapkan Tersangka: On Proses Ya