SuaraJabar.id - Penetapan upah minimum kota dan kabupaten atau UMK 2022 se-Jawa Barat yang tak direstui kalangan buruh dan pekerja berbuntut panjang.
Di Kabupaten Sukabumi, ribuan buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia atau GBSI melakukan aksi mogok kerja di halaman pabrik garmen PT Gunung Salak Sukabumi di Desa Bababakanpari, Kecamatan Cidahu, Selasa (21/12/2021).
Mogok kerja dilakukan buruh sebagai bentuk desakan pada pemerintah untuk menaikan UMK 2022 Kabupaten Sukabumi.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC GSBI Kabupaten Sukabumi Dadeng Nazarudin mengatakan, aksi mogok kerja tersebut dilakukan lantaran kebijakan pemerintah yang dinilai tak memihak terhadap buruh.
Khususnya kata Dadeng, soal Upah Minimum Kabupaten Sukabumi tahun 2022 yang tak mengalami kenaikan alias sama dengan 2021.
Diketahui, Ridwan Kamil telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 tentang upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Berdasarkan keputusan ini, UMK Kabupaten Sukabumi tahun 2022 tidak mengalami kenaikan dan masih ada di angka Rp 3.125.444,72.
"Di beberapa perusahaan (basis GSBI) ada yang sudah melakukan kesepakan antara pihak perusahaan dengan pihak serikat, kenaikannya ada yang sampai 5 persen," kata Dadeng menjelaskan adanya beberapa perusahaan yang tetap menaikkan UMK tahun 2022.
Dadeng tak merinci perusahaan mana yang menaikkan UMK tersebut. Tetapi, dia mengatakan ada dua perusahaan air minum dalam kemasan atau AMDK di Sukabumi yang menaikkan UMK tahun 2022.
"Sudah berulang kali mengirim surat meminta perusahaan untuk perundingan kenaikan upah, tetapi perusahaan tidak merespons dengan baik sehingga terjadi aksi hari ini," katanya.
"Kalau aksi hari ini masih tidak ada respons dari pihak perusahaan, akan menyusul pabrik-pabrik lain yang melakukan aksi mogok kerja. Salah satunya pabrik CDB dan pabrik-pabrik khusus basis GSBI. Aksi akan dilakukan sampai tuntutan karyawan dikabulkan," imbuh Dadeng.
Baca Juga: Gerah Ulah Arogan Petinggi Ormas, Warga Sukabumi Lapor Polisi
"Ini adalah awal sebagai bentuk jawaban dari ketidakmampuan pemerintah dalam merespon aspirasi."
PT Gunung Salak Sukabumi adalah anak cabang Nobland Internasional yang berasal dari Korea Selatan dan kantor pusat Nobland Internasional beralamat di 197-15, Karak-Dong, Songpa-Gu, Seoul, 138-162 South Korea. Ini merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian jadi
Berita Terkait
-
Buruh Jakarta Masih Ngotot Tolak Gaji Rp5,7 Juta, Pramono Anung: Urusan UMP Sudah Selesai!
-
Pengeluaran Masih Nombok, Buruh Jakarta Desak Pramono Anung Revisi UMP 2026 di Depan Balai Kota
-
Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan untuk Amankan Aksi Buruh di Monas
-
Ribuan Buruh Mau Geruduk Istana Hari Ini, Bawa Tiga Tuntutan Mendesak
-
Alarm PHK Massal, Ribuan Buruh Siap Kepung Istana 28 Januari, Tiga Isu Ini Pemicunya
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
BRI Dorong Bisnis Konsumer Lewat Kick-Off Consumer Expo dan Program Undi Hadiah Nasabah
-
Presiden Prabowo Tantang Kompetisi 2029, Ungkap Capaian MBG Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja
-
Tanggap Bencana di Kabupaten Bandung Barat, Bank Mandiri Distribusikan Bantuan bagi Warga Terdampak
-
Tim SAR Evakuasi 10 Jenazah Lagi di Longsor Bandung Barat, Total Korban Capai 70 Orang
-
BRI Perkuat Ekonomi Rakyat lewat Penyaluran KUR Rp178,08 Triliun