SuaraJabar.id - DPRD Kabupaten Sukabumi saat ini tengah menggodog Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Penyelenggaraan Ponpes.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Andri Hidayana mengatakan, salah satu isi dari raperda itu adalah perlindungan terhadap santri.
Ia mengatakan Raperda Penyelenggaraan Ponpes ini penting. Terlebih berkaca pada kasus pencabulan yang dilakukan seorang guru di sebuah pondok pesantren yang berada di Kecamatan Purabaya.
Andri menyatakan sangat kecewa dan terpukul sebab kejadian tersebut mencoreng dunia pendidikan keagamaan atau pondok pesantren. Dia berharap kejadian tersebut tidak terjadi kembali.
"Saya harap ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar kedepan kejadian ini tidak terulang kembali, terlebih di dunia pendidikan apa pun dan di mana pun,” ujar Andri, Selasa (15/2/2022).
DPRD Kabupaten Sukabumi, kata Andri sedang menggodok raperda tentang penyelenggaraan Ponpes yang salah satu poinnya terkait adalah perlindungan kepada santri.
“Kita sudah punya undang-undang pondok pesantren dan DPRD Kabupaten Sukabumi pun sekarang sedang menggodok perda tentang ponpes. Kami akan mengkaji apa saja yang akan menjadi sebuah aturan tentang ponpes, agar Perda tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua,” ujar Andri.
"Bukan hanya dunia pesantren saja akan tetapi, di Perda tersebut akan kita masukan perlindungan buat para santri juga, agar kita sebagai orang tua merasa aman dan nyaman memondokkan anak-anak kita di Ponpes," ungkapnya.
Dengan kejadian ini, Andri menyatakan setiap dunia pendidikan formal atau non formal dan para pendidiknya harus dibekali pendidikan karakter dan ada seleksi khusus dan tidak asal asalan menjadikan seseorang menjadi pengajar di dunia pendidikan.
Baca Juga: Berpeci Hitam dan Tangan Diborgol, Herry Pemerkosa 13 Santriwati Jalani Sidang Vonis Hari Ini
“Walau sebenarnya kejahatan ini bisa terjadi dimanapun dan oleh siapa pun tetapi kita sangat lah perlu melindungi semua pihak terlebih kejadian ini bukan kali pertama tapi semoga kejadian ini yang terakhir dan tidak terulang kembali,” ujarnya.
Dalam kasus ini, Andri menyatakan pihak kepolisian tentu akan menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Andri pun menegaskan, pemerintah dalam hal ini wajib hadir dan mencarikan solusi terbaik terlebih soal penanganan untuk korban.
"Untuk korban sebaiknya mendapat perlindungan khusus dan trauma hiring, tentu kejadian pahit ini menimbulkan efek panjang bagi korban. Kita sebagai masyarakat, pemerintah dan semuanya untuk membuka diri kepada korban dan memberikan semangat. Untuk melanjutkan kehidupan kedepan," pungkasnya.
Sebelumnya, seorang oknum guru di sebuah Ponpes ditangkap polisi karena melakukan pencabulan terhadap santrinya. Polisi mengungkap aksi bejat pria berinisial WA (37 tahun) itu dilakukan di asrama putri sebuah pesantren.
"Kejadian pencabulan tersebut terjadi di asrama putri sebuah pesantren pada tahun 2019 sampai September 2020," ujar Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP I Putu Asti Hermawan Santosa.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
- 7 HP Flagship Terkencang Versi AnTuTu Februari 2026, Jagoannya Gamer dan Multitasker
- Kenapa Pajak Kendaraan Jateng Naik, tapi Jogja Tidak? Ini Penjelasannya
Pilihan
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
Terkini
-
MUI Tasikmalaya: Ahmadiyah Sebagai Warga Negara Harus Dilindungi Sesuai Konstitusi
-
Waka BGN Minta Pekerja Keramba di Purwakarta Dijadikan Pengusaha Perikanan
-
Meriah! Warga Cipadung Sukaresmi Gelar Turnamen Bulutangkis Gendongan Unik
-
143 Juta Orang Diprediksi Mudik, Menhub: Jawa Barat Jadi Titik Fokus
-
Skandal TPST Bantargebang Naik ke Penyidikan: KLH Serius Proses Hukum Pengelola Gunung Sampah