Ade Yasin Kena OTT KPK, Plt Bupati Bogor Tegaskan Program Satu Miliar Satu Desa Tetap Berjalan

SuaraJabar.id - Setelah Bupati Bogor non aktif Ade Yasin terjaring OTT KPK, banyak kepala desa menanyakan mengenai program satu miliar satu desa apakah akan dilanjutkan atau tidak.

Menanggapi hal itu, pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan menegaskan program Satu Miliar Satu Desa atau Samisade tetap berjalan meski Bupati Ade Yasin sedang berurusan dengan KPK.

"Karena, sejak Samisade bergulir pada 2021, mampu mengakselerasi pembangunan di desa, khususnya dalam aspek peningkatan infrastruktur," ungkap Iwan, melunik dari Antara.

Menurutnya, berkat Samisade yang merupakan program bantuan keuangan desa, nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bogor pada 2021 telah mencapai 0,7681 dari yang ditargetkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 sebesar 0,7524.

Baca Juga: Profil Nadia Hasna Humairah, Puteri Eks Bupati Bogor Ade Yasin Curhat Ortu Ditangkap KPK

"Sudah melampaui target. Tapi kami ingin, IDM naik terus agar berstatus mandiri," kata Iwan.

Iwan menyebut, saat ini dari 416 desa di Kabupaten Bogor, terdapat 93 desa mandiri, 229 desa maju, 94 desa berkembang. Iwan berharap, dengan suntikan program Samisade, dapat menciptakan desa maju lebih banyak lagi.

"Kita sudah nihil desa tertinggal. Nah yang berstatus desa berkembang ini, jangan sampai turun menjadi desa tertinggal. Kabupaten Bogor kan sebagian besar wilayah pedesaan, jadi kemajuan pembangunan akan dilihat dari sejauh mana desa-desa itu berkembang, maju dan menjadi desa mandiri," tegas politisi Gerindra itu.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2022, anggaran Samisade yang disiapkan mencapai Rp395 miliar untuk 415 desa.

Iwan pun mendorong desa-desa yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan Samisade tahun 2021, agar segera menyelesaikannya.

Baca Juga: Kasus Suap Terus Dikuliti, KPK Perpanjang Masa Penahanan eks Bupati Bogor Ade Yasin

"Kalau belum selesai, Samisade 2022 tidak akan diberikan dulu. Karena harus baik dalam pekerjaan di lapangan maupun pelaporan agar tidak terjadi kesalahan administrasi," katanya.