SuaraJabar.id - Program Citarum Harum dianggap masih gagal menangani ragam permasalahan semacam banjir, sampah, limbah industri, hingga pemulihan anak sungai serta rehabilitasi lahan kritis.
Agenda yang diteken Presiden Jokowi pada tahun 2018 itu juga dikritisi lantaran peran militer yang terlalu dominan, sementara partisipasi masyarakat dan komunitas lokal dirasa nyaris tak ada ruang.
Hal demikian disuarakan sejumlah pegiat lingkungan dari Bandung yang berhimpun dalam Arum, Aliansi Rakyat untuk Citarum. Tak kurang dari 20 orang menggelar aksi protes di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Selasa, 24 Mei 2022, yang juga diperingati sebagai Hari Citarum ke-7.
"Program Citarum Harum gagal, (pernyataan) ini akan disertai kajian yang komprehensif. Kami akan melakukan audit sosial," ungkap Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jabar, Wahyudin, di lokasi.
Baca Juga: 5 Fakta Banjir Rob Semarang: Mengancam 8.000 KK hingga Ketinggian Air 2 Meter
Dalam waktu ke depan, lanjut Wahyudin, Arum segera menyusun hasil evaluasi atas program Citarum Harum yang bakal disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Rencananya, hasil kajian itu akan dibawa dengan tiga perahu yang menyusur Sungai Citarum dari hulu ke hilir.
Wahyudin meyakini, kondisi Sungai Citarum masih sangat tercemar. Ia meragukan klaim Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang sempat menyatakan bahwa status Sungai Citarum saat ini tercemar ringan.
"Di mana beliau mengambil sampelnya? Terus oleh lembaga apa cek lab-nya? Itu harus tersampaikan ke publik," katanya.
Ia mengabarkan, pencemaran itu padahal masih terjadi seperti di Sungai Cikijing, anak sungai yang bermuara ke Citarum. Alirannya masih terbebani dengan limbah mengandung parasetamol. Limbah pabrik, katanya, juga masih didapati di Majalaya, Kabupaten Bandung, serta kawasan industri lainnya seperti di Karawang dan Bekasi.
"Sungai Citarum tidak baik-baik saja," jelasnya.
Baca Juga: BPBD Gresik Imbau Warga Mewaspadai Banjir Rob
Pengelolaan sampah Citarum juga masih bermasalah. Selain masih kerap ditemukan gundukan sampah, lebih dari itu menyangkut pengelolaannya yang berbasis teknologi yang tak solutif, justru menimbulkan masalah baru serupa insenerator.
Berita Terkait
-
ESDM Buka Suara Soal Temuan Kolam Limbah di Areal Tambang Sumbawa Timur Mining
-
Tips Disayang Suami dan Anti Pelakor ala Atalia Praratya, Kini Diduga Diselingkuhi Ridwan Kamil
-
Berapa Gaji Ridwan Kamil Jadi Gubernur? Disebut Kasih Lisa Mariana Rp20 Juta per Bulan
-
Ayu Aulia Akui Sempat Dekat dengan Ridwan Kamil Tapi Sebatas Video Call: Saya Sadar Itu Salah
-
KPK Segera Panggil Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Bank BJB Rugikan Negara Rp222 M
Tag
Terpopuler
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Marah ke Direksi Bank DKI, Pramono Minta Direktur IT Dipecat hingga Lapor ke Bareskrim
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Jawaban Menohok Anak Bungsu Ruben Onsu Kala Sarwendah Diserang di Siaran Langsung
Pilihan
-
Dari Lapangan ke Dapur: Welber Jardim Jatuh Cinta pada Masakan Nusantara
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
-
Solusi Aktivasi Fitur MFA ASN Digital BKN, ASN dan PPPK Merapat!
Terkini
-
Tragedi di RSHS, Dokter Residensi Rudapaksa Keluarga Pasien! Ini Fakta yang Diungkap Polisi
-
BRI UMKM EXPO(RT) 2025 Sukses Bawa Parfum Produksi Sidoarjo Go Global: Korea, Amerika, dan Nigeria
-
Modal Semangat dan Keberanian, Suryani Buktikan Perempuan Bisa Naik Kelas
-
Lucky Hakim Liburan ke Jepang Tuai Kritik, Dedi Mulyadi Sentil Soal Etika Pejabat!
-
Cari Titik Temu, Bupati Bogor Ajak Duduk Bersama Bahas Isu Viral Kades Minta THR