SuaraJabar.id - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan partainya akan fokus memperjuangkan jaminan sosial apabila berhasil menjadi peserta Pemilu 2024.
“Andaikan Allah takdirkan lolos verifikasi KPU dan masuk parliamentary threshold bisa dipastikan maka Partai Buruh akan fokus pada jaminan sosial,” kata Said dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis (11/8/2022).
Said mengatakan Partai Buruh nantinya akan memperjuangkan jaminan makanan, di samping mendorong jaminan sosial lainnya seperti jaminan pensiun, jaminan pengangguran, jaminan pendidikan, jaminan tempat tinggal, hingga jaminan air bersih.
“Setiap orang miskin dan tidak mampu akan diperjuangkan oleh Partai Buruh secara konstitusional dalam politik anggaran dan juga revisi terhadap Undang-Undang BPJS untuk memasukkan jaminan makanan,” ucapnya.
Ia mencontohkan jaminan makanan tersebut berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ataupun bantuan sosial (Bansos), melainkan dikirimkan kepada rakyat miskin dan tidak mampu dengan mentransfer langsung dalam bentuk saldo ke rekening masing-masing.
“Orang miskin dan tidak mampu menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 27,7 juta orang, katakanlah 30 juta orang miskin dan tidak mampu, dikalikan 500 ribu sebulan dapat Rp 15 triliun per bulan, karena APBN setahun kalikan 12, cuma Rp 180 triliun per tahun, kecil sekali dari total APBN Rp 3 ribu triliun,” ujar Said mencontohkan.
Nantinya putaran uang dari jaminan makanan/sosial tersebut, menurut Iqbal, dapat menciptakan ekonomi pasar sosial yang dapat menghidupkan ekonomi rakyat. “Tidak bisa diuangkan nanti dipergunakan hal yang tidak baik, jadi seperti gesek, jadi mau beli beras kartunya digesek,” katanya.
Ekonomi pasar sosial itulah, kata Iqbal, yang menjadi tawaran dari Partai Buruh apabila dapat berlenggang pada kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
Said menyebut jaminan sosial merupakan turunan dari prinsip redistribusi kekayaan yang adil dan beradab, yang menjadi salah satu prinsip dari Negara Kesejahteraan (Welfare State) atau yang lazim disebut Negara Sejahtera oleh Partai Buruh.
Adapun dua prinsip Negara Sejahtera lainnya yang diperjuangkan oleh Partai Buruh, kata Said, adalah prinsip kesetaraan dan kesempatan, serta tanggung jawab publik.
Partai Buruh akan mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024 ke KPU pada Jumat (12/8) siang dengan melakukan long carnival march kelas pekerja. Direncanakan karnaval ini akan diikuti oleh 10.000 orang kelas pekerja dari berbagai latar belakang profesi. [Antara]
Berita Terkait
-
Buruh Industri Tembakau Beberkan 3 Dampak Adanya Kebijakan Baru Pemerintah
-
Satu Dasawarsa Program Jaminan Pensiun: Perkuat Inklusivitas dan Keberlanjutan
-
42 Ribu Pekerja Terkena PHK di Tahun Pertama Prabowo Menjabat
-
Penuh Tantangan, Ketua KPU Beberkan Dinamika Pemilu 2024 hingga Polemik Pengadaan Private Jet
-
Ojol Bebas vs Ojol Terjamin: Dilema Status, Mana yang Lebih Untung?
Terpopuler
- Lagi Jadi Omongan, Berapa Penghasilan Edi Sound Si Penemu Sound Horeg?
- Tanpa Naturalisasi! Pemain Rp 2,1 Miliar Ini Siap Gantikan Posisi Ole Romeny di Ronde 4
- 5 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Tampil di Kasta Tertinggi Eropa Musim 2025/2026
- Brandon Scheunemann Jadi Pemain Paling Unik di Timnas Indonesia U-23, Masa Depan Timnas Senior
- Siapa Sebenarnya 'Thomas Alva Edi Sound Horeg', Begadang Seminggu Demi Bass Menggelegar
Pilihan
-
Media Vietnam Akui Nguyen Cong Phuong Cs Pakai Tekel Keras dan Cara Licik
-
Satu Kata Erick Thohir Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF
-
Pengobat Luka! Koreografi Keren La Grande di Final Piala AFF U-23 2025
-
8 HP Murah RAM Besar dan Chipset Gahar, Rp1 Jutaan dapat RAM 8 GB
-
5 Rekomendasi Mobil Bekas 50 Jutaan: Murah Berkualitas, Harga Tinggi Jika Dijual Kembali
Terkini
-
Bangkit Lagi dengan Wajah Baru, Ini Makna di Balik Patung Kuda Kosong Cianjur yang Telan Rp199 Juta
-
Jembatan Ditelan Banjir, Ratusan Warga di Pelosok Cianjur Terancam Terisolasi
-
Modus Pinjam Bendera, Begini Cara Kepala Dinas Cianjur Diduga Akali Proyek Lampu Jalan Rp8,4 Miliar
-
Sosok Dadan Ginanjar, Kepala Dinas Cianjur yang Dinonaktifkan Akibat Skandal Korupsi Lampu Jalan
-
Dari Sekolah hingga Angkot Bebas Asap, Aspirasi Anak Bogor Siap Diwujudkan Bertahap