Heboh Pimpinan Dewan Ribut di Tempat Karaoke, Mahasiswa Desak Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukabumi Turun Tangan

SuaraJabar.id - Beredar kabar salah seorang pimpinan di DPRD Kabupaten sukabumi terlibat keributan di sebuah tepat hiburan malam atau tempat karaoke.

Kondisi tersebut mendorong sejumlah pihak mendesak Badan Kehormatan (Bakor) DPRD Kabupaten Sukabumi turun tangan.

Pasalnya, kabar yang masih simpang siur tersebut bisa menjadi bola liar jika dibiarkan. Terlebih pihak-pihak yang diduga terlibat keributan memilih tidak berbicara.

Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (PB Himasi) Danial Fadhillah menyatakan butuh kepastian perihal kebenaran dugaan kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh salah satu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga: Ratusan Penghuni Gunung Gede Pangrango Turun Gunung dan Teror Warga Sukaraja Sukabumi

“Karena sejauh ini belum ada bukti valid yang bisa dilihat terkait adanya kekerasan tersebut serta belum adanya tanggapan dari para pihak yang muncul secara jelas dan rinci,” ujar Danial.

Atas dasar tersebut maka PB Himasi mengambil langkah kelembagaan dengan melayangkan surat permohonan klarifikasi kepada Badan Kehormatan (Bakor) DPRD Kabupaten Sukabumi. Meminta badan ini memanggil pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.

Hal itu, kata Danial, demi menjaga marwah dan kehormatan DPRD secara kelembagaan.

“Karena jika kejadian itu benar adanya, kami rasa itu adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Meskipun dugaan itu menjadi delik aduan pidana umum, tetapi kami menilai pihak terkait sebagai simbol kelembagaan DPRD Kabupaten Sukabumi, sehingga harus diselesaikan secara kelembagaan juga,” ujarnya.

Hal tidak jauh berbeda ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Anggi Fauzi. Ia menyayangkan apabila isu kekerasan yang dilakukan salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi itu benar terjadi.

Baca Juga: Gempa Bumi Magnitudo 4 Guncang Sukabumi

“Tentunya sangat disayangkan, seorang tokoh publik, wakil masyarakat melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan,” kata Danial.