Scroll untuk membaca artikel
Ari Syahril Ramadhan
Kamis, 25 Agustus 2022 | 12:12 WIB
ILUSTRASI - Suasana sarat pengunjung di tempat hiburan malam. [ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat]

SuaraJabar.id - Beredar kabar salah seorang pimpinan di DPRD Kabupaten sukabumi terlibat keributan di sebuah tepat hiburan malam atau tempat karaoke.

Kondisi tersebut mendorong sejumlah pihak mendesak Badan Kehormatan (Bakor) DPRD Kabupaten Sukabumi turun tangan.

Pasalnya, kabar yang masih simpang siur tersebut bisa menjadi bola liar jika dibiarkan. Terlebih pihak-pihak yang diduga terlibat keributan memilih tidak berbicara.

Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (PB Himasi) Danial Fadhillah menyatakan butuh kepastian perihal kebenaran dugaan kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh salah satu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga: Ratusan Penghuni Gunung Gede Pangrango Turun Gunung dan Teror Warga Sukaraja Sukabumi

“Karena sejauh ini belum ada bukti valid yang bisa dilihat terkait adanya kekerasan tersebut serta belum adanya tanggapan dari para pihak yang muncul secara jelas dan rinci,” ujar Danial.

Atas dasar tersebut maka PB Himasi mengambil langkah kelembagaan dengan melayangkan surat permohonan klarifikasi kepada Badan Kehormatan (Bakor) DPRD Kabupaten Sukabumi. Meminta badan ini memanggil pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.

Hal itu, kata Danial, demi menjaga marwah dan kehormatan DPRD secara kelembagaan.

“Karena jika kejadian itu benar adanya, kami rasa itu adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Meskipun dugaan itu menjadi delik aduan pidana umum, tetapi kami menilai pihak terkait sebagai simbol kelembagaan DPRD Kabupaten Sukabumi, sehingga harus diselesaikan secara kelembagaan juga,” ujarnya.

Hal tidak jauh berbeda ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Anggi Fauzi. Ia menyayangkan apabila isu kekerasan yang dilakukan salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi itu benar terjadi.

Baca Juga: Gempa Bumi Magnitudo 4 Guncang Sukabumi

“Tentunya sangat disayangkan, seorang tokoh publik, wakil masyarakat melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan,” kata Danial.

Anggi pun meminta Bakor DPRD tegas menyelesaikan masalah ini, dan menyampaikan ke publik mengenai kejadiannya secara terbuka.

“Bakor mudah-mudahan bisa menjelaskan, mencari kebenaran dan menyiapkan sanksi atau penyelesaian kelembagaan apabila ditemukan pelanggaran. Supaya masyarakat tahu, paham juga masyarakat bisa menilai,” ujar Anggi.

Isu pimpinan dewan melakukan kekerasan berkembang sejak hari Minggu 21 Agustus 2022, bahkan sudah dilansir oleh sejumlah media di Sukabumi. Salah seorang pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi terlibat keributan dengan seorang aktivis organisasi kepemudaan, di salah satu THM (karaoke) yang berada di Kota Sukabumi, pada Sabtu (20/8/2022) malam.

Namun hingga saat ini, Kamis 25 Agustus 2022 isu ini belum terungkap. Pihak yang terlibat keributan memilih bungkam. Bahkan tidak ada laporan ke pihak kepolisian dari kedua belah pihak.

Redaksi sukabumiupdate.com--jejaring Suara.com berusaha menghubungi pimpinan badan kehormatan (Bakor) DPRD Kabupaten Sukabumi namun belum memberikan jawaban, khususnya terkait surat yang dilayangkan PB Himasi Sukabumi.

Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang merasa tidak perlu namanya dicantumkan minta publik tidak cepat mengambil kesimpulan dari isu yang menerpa pimpinan DPRD.

"Informasinya belum utuh, baru sebelah. Saya juga masih berusaha mengkonfirmasi ke anggota DPRD lainnya termasuk pimpinan," jelasnya, Kamis (25/8/2022).

Ia menilai jika memang terjadi keributan, hingga saat ini tidak ada dampak lanjutan, seperti pelaporan kepolisian dari pihak pihak terkait.

"Jadi intinya informasi soal kejadian itu (keributan) hingga saat ini masih sebatas isu," pungkasnya.

Load More