Scroll untuk membaca artikel
Ari Syahril Ramadhan
Selasa, 13 September 2022 | 05:45 WIB
DOKUMENTASI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan seni pencak silat saat peresmian Alun-Alun Garut di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (23/1/2022). [ANTARA/HO-Diskominfo Garut]

SuaraJabar.id - Sosok peretas atau hacker Bjorka menjadi perbincangan panas usai dirinya menyebarkan beberapa informasi yang sensitif, seperti informasi terkait dalang dan eksekutor pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir.

Bukan cuma itu, hacker Bjorka juga membocorkan data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate, hingga Presiden Joko Widodo.

Publik pun bertanya mengenai sistem kemanan milik pemerintah terhadap data pribadi.

Merespon hal itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendesak Pemerintah Pusat untuk tidak menganggap enteng terhadap segala aksi peretasan.

Baca Juga: Heboh Aksi Hacker Bjorka, Ridwan Kamil Desak Pemerintah Lakukan Upaya Lebih Maksimal

"Jadi ini bukan hal biasa-biasa, harus disikapi dengan sebuah cara, strategi yang memang kewenangannya ada di pemerintahan pusat," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (12/9/2022).

Ridwan Kamil tak menampik adanya gelombang keresahan dari masyarakat terhadap aksi peretasan. Apalagi, peretasan menyasar kepada hal-hal yang bersifat pribadi dan rahasia.

Pria yang kerap disapa Kang Emil itu pun menyuarakan desakan kepada pemerintah pusat maupun instansi terkait untuk segera melakukan upaya-upaya untuk membendung keraguan masyarakat terhadap sistem kemanan data pribadi masyarakat.

"Intinya kami mewakili masyarakat Jabar juga yang resah mohon ada sebuah upaya-upaya yang maksimal dari pemerintah pusat terkait keresahan banyaknya seliweran data-data masyarakat yang dipergunakan tidak semestinya," ucapnya.

"Ada yang tercatat dalam pendaftaran pakai politik, WA-nya dijadikan penjualan online yang menggangu dan sebagainya, dan kemarin ada hackers bikin heboh nasional, meng-hack data pribadi," tandasnya.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut jika Data Bjorka tidak Benar maka Istana Harus Buka Data Sebenarnya

Load More