Mantan Tak Tahu Diri! Sudah Pensiun tapi Tak Mau Kembalikan Mobil Dinas yang Dibeli Pakai Uang Rakyat

SuaraJabar.id - Sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupa mobil dinas hingga saat ini tak bisa digunakan untuk melayani kepentingan publik. Pasalnya, puluhan mobil dinas itu masih dipakai oleh mantan pejabat yang telah pensiun.

Pemkab Bandung Barat pun diminta tegas menarik mobil dinas yang dibeli menggunakan uang rakyat tersebut. bila perlu dengan cara paksa dengan menggandeng aparat penegak hukum.

"Pemda KBB harus tegas. Jangan kalah karena berbagai alasan. Itu kan aset negara yang masih dipakai oleh pekabat yang menggantikannya," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD KBB Dadan Supardan di Padalarang, Senin (7/11/2022).

Dari catatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, 22 unit kendaraan dinas masih dipakai pejabat pensiunan.

Baca Juga: Ngaku Bucin, Nathalie Holscher Kerap Didekati Banyak Pria di Sosial Media

Diduga puluhan mantan pejabat itu ogah mengembalikan aset mobil dinas itu karena mereka telah mengeluarkan biaya untuk melakukan perawatan.

"Memang ada yang sudah mengeluarkan uang untuk perbaikan, jadi merasa punya hak. Tapi hal seperti itu bisa dikomunikasikan secara baik-baik, jangan sampai pendataan aset kendaraan dan keberadaannya tidak jelas," ucap Dadan.

Namun, bila Pemda merasa canggung untuk menariknya, bisa berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan, Polres Cimahi, dan Satpol PP. Intinya bagaimana kendaraan tersebut dikembalikan ke Pemda dan tercatat sebagai aset yang tidak hilang.

Sebab kalau hilang maka persoalan akan semakin rumit bahkan bisa jadi catatan temuan saat ada pemeriksaan.

Justru, politisi Partai Golkar ini mengapresiasi keluarga mantan Bupati Aa Umbara Sutisna yang dengan penuh kesadaran tinggi menyerahkan kendaraan dinasnya ke Pemda KBB.

Baca Juga: 5 Artis Cilik yang Masih Aktif di Dunia Hiburan, Ada yang Mencoba Peruntungan Sebagai Artis Internasional

Terdiri dari Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero, dan Toyota Camry. Hal tersebut mestinya jadi contoh pejabat lain yang sudah pensiun agar bisa melakukan hal yang sama tanpa harus diambil paksa oleh Pemda.