Tuntut Kesejahteraan, Seribu Lebih Perangkat Desa Tasikmalaya Pergi Demo ke Gedung Parlemen di Jakarta

SuaraJabar.id - Sebanyak 1.562 perangkat desa dari 351 desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya bertolak ke Jakarta pada Selasa (24/01/2022) malam.

Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) itu bertolak ke Jakarta untuk mengikuti aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Rabu (25/1/2023) hari ini.

Sebelum berangkat, mereka berkumpul sambil berdoa di halaman Gedung Bupati Tasikmalaya. Sedangkan, pelepasan pemberangkatan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ery Purwanto, serta pihak pemerintah daerah.

“Sampai saat ini ada 1.562 orang perwakilan dari 351 desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan kekuatan armada 40 bus dan 11 minibus,” kata Diana Budiman, korlap aksi PPDI Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (24/01/2023) malam.

Lanjutnya menyebutkan, sesampainya di Jakarta, para perangkat desa akan menuntut 3 poin. Pertama, ingin kejelasan untuk perangkat desa, kedua kesejahteraan perangkat desa. Serta poin terakhir terkait nomor induk aparatur pemerintah desa secara nasional.

Saat ditanya terkait meminta perpanjangan masa jabatan 9 tahun, menurut Diana, hal itu adalah tuntutan kepala desa.

“Tidak ada korelasi dengan kami dan ini beda. Karena dari awal hasil Rakernas di Palembang bahwa kita itu akan mengadakan Silatnas Jilid 3, dengan tiga tuntutan tersebut,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, sampai saat ini hanya desa yang belum jelas, apakah honorer, P3K atau ASN. Jadi pihaknya juga akan menuntut hal itu supaya ada kejelasan.

“Tentunya itu untuk melindungi juga hak-hak perangkat desa. Karena selama ini mungkin sebagian daerah masih ada pergantian kepala desa plus juga pergantian perangkat desanya,” ujarnya.

Baca Juga: Massa Perangkat Desa Gelar Demo Di DPR Hari Ini, Polisi Terapkan Pengalihan Arus Lalin

Menurut Diana, sesampainya di Jakarta, seribu lebih perangkat desa asal Tasikmalaya itu langsung menemui pimpinan PPDI pusat. Kemudian langsung ke Kemendagri serta ke Kemendes.

“Mudah-mudahan Silatnas jilid 3 ini bisa terealisasi Silatnas jilid 2. Yang mana waktu itu tuntutannya diangkat menjadi ASN. Hal itu pun dijawab langsung oleh Bapak Presiden bahwa perangkat desa setara ASN golongan 2A,” pungkasnya.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyiagakan 1.713 personel untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat yang dilakukan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di depan Gedung DPR/MPR RI.

"Personel yang kita turunkan sebanyak 1.713 personel," kata Kabid Humas Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dikutip dari Antara.

Di waktu yang sama Polres Jakarta Pusat menginformasikan penyampaian pendapat di depan gedung DPR/MPR RI akan dihadiri sejumlah massa dari PPDI.

"Dalam pemberitahuan akan ada 100 ribu orang yang hadir," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komaruddin di Jakarta, Rabu.

Polda Metro Jaya juga mengimbau agar peserta unjuk rasa untuk tertib dan menghargai pengguna jalan umum lainnya.

"Polri memberikan pelayanan termasuk pengamanan dalam penyampaian pendapat saudara saudara dari elemen Persatuan Perangkat Desa Indonesia," kata Trunoyudo.

Polda Metro Jaya juga telah memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR/MPR sejak pukul 08.00 WIB pagi.

Secara spesifik, arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto arah Gedung DPR/MPR RI dibelokkan ke kiri ke Jalan Gerbang Pemuda.

Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda yang mengarah gedung DPR/MPR RI diputarbalikkan di kolong layang Farmasi ke Jalan Gerbang Pemuda.

Arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di Offramp Pulo Dua diluruskan ke arah Tol Tomang. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur ke arah Jalan Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar.

Kemudian, arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika diluruskan ke Jalan Gelora. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gelora dibelokkan ke kiri Jalan Asia Afrika.

Sementara, arus lalu lintas dari Slipi menuju Jalan Gerbang Pemuda ditutup dan diluruskan arah Semanggi.