SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saling berbalas pantun terkait bakal calon wakil presiden (bacawapres). Hasto menyebutkan Ridwan Kamil cocok jadi bacapres Ganjar Pranowo.
Pantun Hasto itupun mendapat respon dari Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi.
Menurutnya, pantun yang disampaikan dalam acara groundbreaking Monumen Plaza Bung Karno yang bakal dibangun di Taman Saparua, Kota Bandung itu merupakan hal biasa.
"Politik begitu mah biasa, sekarang begini Bung Karno itu kan memang menjadi ikon PDI Perjuangan tetapi dia kan bapak bangsa siapa saja kan bisa mengklaim sebagai bapak ideologi kita. Kalau penyambutan Hasto terhadap RK saya rasa itu biasa saja," kata Muradi saat dihubungi Suara.com pada Selasa (4/7/2023).
Muradi mengatakan, pantun "RK atau Ridwan Kamil" bacawapres Ganjar Pranowo" yang disampaikan Sekjen PDIP merupakan bentuk apresiasi saja.
Bukan sebuah kepastian yang membuat Ridwan Kamil benar-benar menjadi kandidat kuat bersanding dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
"Normal saja kaya apresiasi, saya kira yang disampaikan Mas Hasto lebih ke arah sana ketimbang betul-betul misalnya menjanjikan atau memastikan Koalisi Golkar dengan PDI Perjuangan untuk mengusung Ganjar-RK. Itu masih jauh," ujar Muradi.
Menurutnya, butuh diskusi panjang jika untuk menduetkan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil. Apalagi kini Ridwan Kamil sudah menjadi kader Partai Golkar yang sejak awal sudah mendorong Airlangga Hartarto untuk maju pada Pilpres 2024.
"Apakah nanti RK akan menjadi bagian penting calon wakil presiden kan yang akan diusung PDI Perjuangan? Itu kan diskusi panjang karena dia adalah kader Golkar, harus ngobrol dengan internal Partai Golkar. Kan di partai ada mekanisme yang tidak bisa dilanggar, dilompati jadi harus ikut menuruti mekanisme secara normatif," ungkap Muradi.
Baca Juga: Gubernur Ridwan Kamil Setuju: Pembubaran Pondok Pesantren Al Zaytun, Aset Dibekukan
Meski begitu, lanjut Muradi, tak bisa dipungkiri bahwa nama Ridwan Kamil hingga kini masih kompotitif dalam survey untuk menjadi bacawapres.
Bersama sejumlah nama lainnya seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
"Saya kira masih dinamis belum mengerucut kepada satu nama, termasuk tiga nama capres yang kuat ini seperti Ganjar Pranowo, Prabowo, Anies Baswedan," ucap Muradi.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Berita Terkait
-
Pendukung Ganjar Pranowo Terseret Kontroversi Sapi Kurban Dewi Perssik, Ada Manuver Politik 'Sahabat Ganjar'?
-
Capres Pilihan Jokowi Jadi Polemik, Pengamat: Di Akhir Akan Kembali ke Rumah Besarnya
-
Bicara Soal Sampah, Ganjar Tekankan Konsistensi Pengelolaan dari Hulu ke Hilir dan Pengembangan Ekonomi Sirkular
-
Sering Blunder Komunikasi, Kelemahan Ganjar Pranowo Ancam Masa Depan Proyek Jokowi
-
Sepulang dari Haji, Anies dan Tim 8 Koalisi Perubahan Agendakan Pertemuan
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Komisioner Kompolnas Buka Suara Terkait Larangan Polisi Aktif Menjabat di Organisasi Sipil
-
19 Tersangka dan 4 Proyek Ganda, Siapa Lagi yang Terseret Usai OTT?
-
Sadis, Begal di Karawang Tak Ragu Bacok Korban Demi Motor
-
Gerbang Tol Karawang Timur Diambil Alih Tanggung Jawab Bupati Aep, Apa Rencananya?
-
Pakar Kebijakan Publik Kritik MK: Polisi dan Kementerian Sama-Sama Sipil