SuaraJabar.id - Hal tak mengenakan dialami Arsan Latif diawal karirnya menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat. Namanya digunakan untuk melakukan aksi penipuan. Dia baru sehari menjabat.
Untuk melakukan aksi penipuan itu, orang tak dikenal tersebut menggunakan nomor telepon 082155145558. Kemudian mengirimkan pesan WhatApps mengatasnamakan Arsan Latif dalih meminta nomor telepon sejumlah perangkat daerah (OPD) di Pemkab Bandung Barat.
"Akun itu tiruan, dan terindikasi akun tersebut untuk menipu," kata kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Bandung Barat Yoppie Indrawan, Kamis (21/9/2023).
Dia mengatakan, adanya aksi penipuan yang mencatut nama Pj Bupati Bandung Barat itu sudah ditindaklanjuti Tim Bandung Barat Saber Hoax. Berdasarkan hasil verifikasi nomor tersebut ternyata bukan milik Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif.
"Kami Diskominfotik dan KBB Saber Hoaks menerima laporan adanya nomor Pj Bupati menghubungi sejumlah kepala OPD. Hasil verifikasi, ternyata itu bukan nomor asli," ujar dia.
Yoppie menjelaskan kasus penipuan akun WhatsApp mencatut nama Pj Bupati Arsan Latif ini terjadi, pada Rabu 20 September 2023. Nomor yang dipakai untuk menghubungi beberapa kepala OPD salah satunya Kepala Satpol PP Ludi Awaludin.
Diduga modus penipuan tersebut dilakukan dengan berpura-pura meminta kontak para pejabat di Bandung Barat. Untungnya, para korban yang sempat dihubungi tak sempat mengalami kerugian.
"Pertama menghubungi ke Kasatpol PP. Terus ke saya juga menghubungi jama 19.24 WIB, tapi gak sempat terangkat. Untung gak ada yang sampai jadi korban uang atau lainnya, karena buru-buru kita beritahu bahwa itu nomor palsu pak Pj Bupati," ungkap Yoppie.
Menurutnya, tim Saber Hoaks Bandung Barat telah melakukan penelusuran lokasi nomor tersebut ternyata berada di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Dirinya mengimbau masyarakat dan ASN yang dihubungi nomor tersebut harap hati-hati.
Baca Juga: Breaking News! Sosok Ini yang Digadang Bakal Gantikan Hengky Kurniawan jadi Bupati Bandung Barat
Pasalnya, laporan penipuan dengan modus mencatut pejabat publik dengan mekaki akun WhatsApp cukup sering terjadi di Bandung Barat. Sebelumnya, Saber Hoaks menerima laporan pencatutan nama Camat, Bupati, hingga anggota dewan.
"Kita harap masyarakat hati-hati. Kita sudah terima 4 laporan sepanjang tahun 2023 yang mengatasnamakan pejabat publik seperti Camat, Bupati, Dewan, dan sekarang Pj Bupati," tandasnya.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Berita Terkait
-
Profil Gus Anom, Guru Spiritual Mau Tanggung Jawab Kasus Dugaan Penipuan Yadi Sembako
-
Gus Anom Minta Yadi Sembako Tak Diusik dalam Kasus Penipuan: Sudah Sakit, Kasihan
-
Yadi Sembako Dilaporkan Kasus Penipuan, Gus Anom Heran karena Sudah Kasih Jaminan Mobil Mercy
-
Pria Asal Gowa Menyamar Jadi Santriwati, Lakukan Penipuan Hingga Puluhan Juta Rupiah
-
Kronologi Yadi Sembako Dilaporkan Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Dana Rp198 Juta
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- Djarum Digeledah KPK, Publik Ramai Kaitkan dengan Isu Haji Isam dan DBS
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Cara Cek KTP Kita Terdaftar di Pinjol Apa Saja?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Satu Pelaku Curas di Bekasi Ditangkap, Polisi Dalami Keterkaitan dengan 12 Kasus Lain
-
Jalan Ambles Banjarwangi-Singajaya Sepanjang 15 Meter, Polisi Pasang Garis Pengaman
-
Antisipasi Politik Uang dan Konflik, 600 Polisi Disiagakan Amankan Pilkades Serentak di Cianjur
-
Tak Lagi Bergantung pada DNA Salmon, PDRN Nabati Jadi Inovasi Baru Industri Skincare
-
Revitalisasi RSUD dan Puskesmas Jadi Bukti Pemerintah Perkuat Akses Kesehatan Masyarakat