SuaraJabar.id - Kota Depok mencatatkan angka kemiskinan terendah se-Jawa Barat pada tahun 2024 yaitu 2,34 persen, jauh di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat yakni 7,46 persen.
Data tersebut berdasarkan rilis yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok menurut Data Profil Kemiskinan Kota Depok volume 4, tahun 2024.
Kepala BPS Kota Depok Agus Marzuki di Depok, Selasa (14/1/2025), mengatakan bahwa angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
"Persentase penduduk miskin Kota Depok tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,4 persen poin, dari 2,38 persen menjadi 2,34 persen," katanya.
Baca Juga: Warga Depok Diimbau Terapkan Pola Hidup Sehat, Waspadai HMPV
Menurut dia, persentase penduduk miskin di Kota Depok periode 2004 sampai 2019 cukup fluktuatif namun menunjukkan kecenderungan menurun.
Sejak tahun 2004, angka kemiskinan secara konsisten melandai dari 4,84 persen di tahun 2004 menjadi 2,07 persen di tahun 2019.
Kemudian, pandemi COVID-19 yang merebak pada tahun 2020 memberikan dampak pada peningkatan kemiskinan di Kota Depok.
Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kota Depok meningkat di kisaran 2,45 persen dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 2,58 persen.
Agus menjelaskan seiring dengan pandemi COVID-19 yang mulai mereda dan kehidupan masyarakat berangsur normal, persentase kemiskinan di Kota Depok pun mulai mengalami penurunan kembali.
Baca Juga: Ditetapkan KPU Sebagai Gubernur Terpilih, Dedi Mulyadi Tak Sabar Benahi Jawa Barat
"Angka kemiskinan Depok mengalami penurunan menjadi 2,53 persen di tahun 2022, menurun kembali pada tahun 2023 sebesar 2,38 persen, dan tahun 2024 ini sama dengan persentase sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2016-2017 yaitu di kisaran 2,34 persen," jelasnya.
Dikatakannya, Kota Depok merupakan salah satu kota penyangga Jakarta yang merupakan pusat perekonomian Indonesia.
"Hasil listing Sensus Ekonomi (SE 2016) menunjukkan bahwa Kota Depok adalah kota yang digerakkan oleh sektor perdagangan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, industri pengolahan, dan real estate," katanya.
"Seluruh sektor ini tentunya akan berdampak pada tingkat ekonomi masyarakat," demikian Agus.
Berita Terkait
-
Kebijakan Penghapusan BPHTB dan Percepatan Layanan PBG Diterapkan di Seluruh Daerah
-
Ironi Dunia Pendidikan: Anak Dihukum Telat Bayar SPP, Angka Putus Sekolah Kian Tinggi
-
Apa Benar Serial Squid Game Berasal dari Kisah Nyata? Ini Faktanya
-
Adu Kekayaan Raffi Ahmad Vs Dedi Mulyadi, Sama-Sama Disorot Gegara Mobil Dinas
-
Segini Kekayaan Dedi Mulyadi, Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru Gubernur Jabar
Terpopuler
- STY Tiba-tiba Muncul Saat Patrick Kluivert Datang: Kemarin ke Mana?
- Tolak Mobil Dinas Gubernur Jawa Barat, Ini Daftar Koleksi Mobil Mewah Dedi Mulyadi
- Nama Mahfud MD Terseret Kasus Plat Nomor RI 36, Kok Bisa?
- Silsilah Keluarga Marselino Ferdinan yang Baru Saja Cetak Sejarah di Piala FA
- Pengacara Vadel Badjideh Bawa Kabar Buruk Lagi dari Laura Meizani: Ada yang Tidak Beres
Pilihan
-
Tampil Brewokan Saat Bertemu Jokowi, Ahmad Lutfhi: Silaturahmi Saja
-
Pengamat Kritik Rudy Masud Hadiri Kunjungan MBG Pemprov Kaltim: Di mana Bawaslu?
-
IKN Butuh Biaya Pemeliharaan, Akademisi: Tidak Ada Manfaatnya untuk Rakyat
-
Harga Sayur dan Ikan Melonjak Akibat Banjir, Inflasi Balikpapan Diklaim Masih Terkendali
-
3 Rekomendasi HP Vivo Rp 3 Jutaan Terbaru, Januari 2025
Terkini
-
Antisipasi PMK, Pemprov Jabar Mulai Distribusikan 52 Ribu Vaksin Ternak
-
Jelang Lawatan ke Markas Persib, Dewa United Lepas Agung Mannan
-
Baznas Salurkan Bantuan Rp4,7 Miliar untuk Bangun KNSB
-
Angka Kemiskinan Kota Depok Terendah di Jawa Barat
-
Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kuningan Dimulai, Sasar Lebih dari Tiga Ribu Siswa