SuaraJabar.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan tambang ilegal.
Hal tersebut, kata Bey, ditegaskan dengan adanya surat teguran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar kepada oknum pelaku penambangan emas ilegal di Jabar, termasuk penambangan emas ilegal di Kutawaringin, Kabupaten Bandung yang telah beroperasi 14 tahun dan telah dibongkar Polresta Bandung.
"Kami sebetulnya melalui Dinas ESDM telah bersurat untuk beberapa proyek tambang ilegal untuk ditutup. Jadi ada beberapa, seperti kemarin Bu Kadis (ESDM Ai Saadiyah Dwidaningsih) melaporkan ada dua tambang yang tidak perpanjang izin. Itu harus kami awasi terus," kata Bey di Bandung, Senin (20/1/2025).
Dia melanjutkan Satpol PP Jabar bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH), dan akan terus melakukan penertiban terhadap tambang-tambang yang diduga ilegal.
"Ini sudah komitmen kita bersama untuk dijalankan," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat 2024 terpilih Dedi Mulyadi juga mendesak Satpol PP serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar segera turun mengusut penambangan yang diduga ilegal di Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang.
"Kepala Satpol PP dan ESDM harus segera turun ke lapangan. Telusuri siapa pemiliknya, dan sudah berapa lama melakukan penambangan ilegal ini," kata Dedi melalui sambungan telepon di Subang kepada ANTARA.
Dedi mengatakan bahwa penambangan yang diduga ilegal itu merugikan negara dan masyarakat. Apalagi, kendaraan besar pengangkut hasil tambang itu selalu melintasi jalan besar yang merupakan jalan provinsi, bahkan ada sejumlah titik jalan yang cepat mengalami kerusakan.
"Setiap hari truk-truk yang mengangkut hasil tambang ilegal ini melewati jalan besar provinsi, bahkan ada sejumlah titik yang rusak," katanya.
Baca Juga: BIJB Kertajati Siap Berangkatkan 70 Kloter Haji di 2025
Ia berharap agar pihak terkait segera menindak penambangan ilegal tersebut.
"Saya belum dilantik menjadi gubernur. Akan tetapi, saya kecewa terhadap kinerja kalian semua (pihak terkait di Pemprov Jabar) yang tidak punya kepekaan," kata Dedi.
Pada masa kepemimpinannya sebagai gubernur nanti, Dedi menginginkan agar pejabat di lingkungan Pemprov Jabar memiliki kepekaan sosial yang tinggi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Tanpa Transit! KA Sangkuriang Rute Ketapang-Bandung Resmi Beroperasi 2 Mei 2026
-
Harga MinyaKita di Pasar Bebas Bandung Melambung
-
5 Kejanggalan dan Fakta Mencengangkan di Balik Sidang Kepabeanan PN Cibinong yang Disorot Mahasiswa
-
Terancam 10 Tahun Penjara Tapi Hanya Tahanan Kota, Mahasiswa Pertanyakan Proses Hukum Julia Tobing
-
Viral Babysitter Rp30 Ribu per Jam, Pakar IPB Ingatkan Pengasuhan Bukan Sekadar Jasa