Alasan Kemenhub Tunda Program BTS Rute Cibinong-Puncak

SuaraJabar.id - Kementerian Perhubungan RI menunda Program Buy The Service (BTS) dengan rute Cibinong-Puncak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang semula ditargetkan beroperasi pada Februari 2025, karena masih mendalami kajian.

Kemenhub RI melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) hingga kini masih melakukan berbagai kajian, termasuk untuk menggeser trayek angkot yang nantinya digantikan oleh moda transportasi massal bus.

"Sebelum (operasional) itu, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu," kata Plt Kepala BPTJ Suharto usai audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika di Cibinong, Selasa (21/1/2025).

Ia menjelaskan, ada ribuan angkot yang melalui rute Cibinong melintasi Kota Bogor hingga ke kawasan wisata Puncak Bogor. BPTJ juga perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengingat angkot tersebut berstatus antar kota dalam provinsi (AKDP).

"Dari angkot yang ada sebanyak itu, ini belum terdistribusi bagaimana mitigasinya bagaimana pelayanan feedernya. Ini kan perlu ada penataan jaringan trayeknya dari mana saja ke mana saja, ini kan perlu ada suatu kajian," paparnya.

Suharto menyebutkan, hingga kini BPTJ juga belum menentukan rute layanan bus BTS dari Cibinong ketika hendak mengarah ke Puncak.

"Ini menjadi bagian kajian kita bagaimana nanti pelayanan tadi, apakah kita akan memberikan pelayanan dari Ciawi atau dari Sentul Bellanova," beber Suharto dilansir ANTARA.

Wacana menjalankan layanan BTS di Kabupaten Bogor ini bukan yang kali pertama digulirkan oleh Kemenhub. Tahun lalu Kemenhub melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mewacanakan membuka layanan BTS untuk rute Cibinong-Ciparigi, menjadi terintegrasi dengan pelayanan di Kota Bogor.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menyebutkan angkutan umum massal berupa bus dengan rute Cibinong-Puncak Kabupaten Bogor Jawa Barat yang ditargetkan mulai beroperasi pada Februari 2025.

Baca Juga: Cegah Pungutan Liar di Jalur Wisata, Pemprov Jawa Barat Koordinasi dengan Aparat Keamanan

"Sehingga masyarakat yang mau ke atas (Puncak) tidak perlu naik motor dan lain-lain. Paling lambat Februari sudah mulai," kata Suntana.

Ia menjelaskan, program transportasi bersubsidi ini akan menyediakan sekitar 15-20 unit bus untuk memfasilitasi masyarakat yang hendak menuju kawasan Puncak maupun arah sebaliknya.

"Itu disubsidi oleh pemerintah, tinggal masyarakat bisa parkir motor di daerah Karadenan atau di mana. Tinggal naik bus dengan biaya yang sangat murah," ujarnya.

Selain untuk memudahkan akses masyarakat, program ini juga dinilai akan mengurangi kepadatan kendaraan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalur wisata Puncak.