Pj Gubernur Jabar: Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan Dilantik 6 Februari 2025

SuaraJabar.id - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa pelantikan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jabar periode 2025–2030 dijadwalkan pada 6 Februari mendatang.

Perihal rencana pelantikan itu, Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi turut diundang mengikuti Rapat Pimpinan Pemprov Jabar di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (22/1/2025).

"Ini adalah rapim pertama dengan gubernur ke-18 karena sudah diputuskan bahwa pelantikan tanggal 6 Februari 2025. Itu bersama-sama gubernur terpilih, bupati terpilih, wali kota terpilih tanggal 6 (Februari)," kata Bey selepas rapim.

Ia mengatakan rapim ini untuk menyesuaikan pandangan dari jajaran Pemprov Jabar dengan visi dan misi dari Gubernur terpilih Dedi Mulyadi untuk akselerasi pembangunan Jawa Barat ke depan yang dinilai akan berdampak langsung pada masyarakat.

"Ini saya rasa sangat baik karena betul-betul akan berdampak langsung pada masyarakat. Seperti tadi malam, beliau menyampaikan tentang perbedaan perjalanan di Jawa Tengah dan Jawa Barat, di mana Jateng lebih mulus, sementara Jabar tidak demikian, sehingga beliau pertama fokus perbaikan jalan," kata Bey.

Di lokasi sama, Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, KPU, dan Bawaslu yang menyepakati pelantikan kepala daerah dilaksanakan 6 Februari 2025.

Menurutnya, kepastian tersebut menjadi momentum yang sangat strategis untuk langsung melangkah ketika sudah dilantik.

"Karenanya saya bersyukur masyarakat Jawa Barat mendapat penjabat gubernur yang sehebat ini, punya visi, kemudian orientasinya bekerja, jujur berintegritas, dan memberikan ruang terbuka kepada saya untuk bekerja dalam setiap hari, merumuskan kebijakan-kebijakan yang nanti (saya) lakukan setelah menjabat," kata Dedi dikutip ANTARA.

Seperti dalam rapim kali ini, menurut Dedi, menjadi hal yang penting dalam usaha untuk merealisasikan janji kampanye dan haruslah diimplementasikan organisasi perangkat daerah (OPD) di Jawa Barat.

Baca Juga: Polres Cimahi Ungkap Kasus Arisan Fiktif, Kerugian Capai Rp400 juta

"Apa yang jadi prioritas? Yaitu kepentingan publik. Layanan dasarnya apa? Layanan pendidikan, gimana anak-anak Jabar sekolahnya minimal SMA, kemudian layanan kesehatan semuanya terlayani, dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit nggak boleh lagi ada antrian orang di Hasan Sadikin untuk dapat operasi sehingga setiap rumah sakit harus punya kemampuan sama. Infrastruktur nggak boleh ada jalan rusak, kemudian rakyat Jabar harus dapat pasokan listrik, harus kelar 140 ribu. Kemudian jaminan air bersih dan perumahan," jelas Dedi.