Geser Anggaran Inefisien Rp2 Triliun untuk Belanja Publik, Dedi Mulyadi: Prioritaskan yang Masyarakat Butuhkan

SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menyatakan akan menggeser anggaran daerah yang dianggap berada pada pos yang kurang efisien (inefisien) termasuk hibah, hingga sekitar Rp2 triliun untuk belanja publik yang akan direalisasikan pada APBD Perubahan 2025 tersebut.

Pasalnya, kata Dedi yang ditemui di Gedung Pakuan Bandung Rabu (22/1/2025), dalam memimpin Jabar dia menyatakan ingin memiliki prioritas untuk layanan publik mulai dari pendidikan dengan tingkat minimal lulusan SMA, layanan kesehatan yang harus menjangkau seluruh masyarakat.

Kualitas tiap rumah sakit juga setara satu dan lainnya untuk mengurangi antrean pelayanan, infrastruktur jalan yang baik dan lebar tanpa lubang, pasokan listrik bagi 140 ribu warga yang belum terlayani, jaminan layanan air bersih, dan jaminan perumahan murah.

"Nah seluruhnya itu kan perlu uang. Uangnya ada di Kasda Provinsi Jawa Barat yang sudah ada dalam rencana kerja 2025. Tentu seizin pak Pj dan tim transisi yang dibentuk beliau terdiri atas pejabat Pemprov, akan dilakukan perubahan arah kebijakan keuangan menjadi untuk belanja kepentingan publik yang real dirasakan langsung oleh masyarakat. Menggeser angka-angka yang dianggap tidak efisien dan tidak produktif itu akan dicoret," kata Dedi.

Baca Juga: Banyak Ijazah Siswa Ditahan Pihak Sekolah, Dedi Mulyadi: Segera Serahkan...Jika Ada Tunggakan, Buat Laporan

Setelah dianalisis oleh dirinya dan timnya, kata Dedi, ditemukan angka yang diharapkan bisa mencapai di atas Rp2 triliun untuk belanja publik seperti yang disebutkan sebelumnya.

"Sehingga saya sudah menyampaikan ke Pak Pj Gubernur Jabar. Salah satunya kita ingin jalan di Jawa Barat selesai tahun ini," ujarnya seperti dimuat ANTARA.

Salah satu yang akan terjadi efisiensi, Dedi mengatakan terkait dana hibah, di mana berdasarkan informasi yang diterimanya ada miss pengelolaan di mana ada admin yang menguasai sistem sehingga bisa memasukkan anggaran, memproses, dan mencairkan.

Sehingga ke depan, dia menekankan agar ke depan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jabar mengumumkan secara transparan anggaran dan kegiatan mereka pada masyarakat.

"Nah ini kan ke depan harus segera ditertibkan, sehingga anggaran di Jabar itu terkontrol dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan yang paling utama mulai saat ini seluruh OPD akan mengumumkan jumlah anggaran dan jenis kegiatan kepada masyarakat," ucapnya.

Baca Juga: Gubernur Jabar Terpilih Minta Satpol PP dan ESDM Usut Tuntas Tambang Ilegal, Begini Reaksi Pemprov

Namun demikian, Dedi mengatakan tidak akan menghilangkan dana hibah, namun akan dikoreksi karena pihaknya ingin memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Seperti jalan provinsi harus selesai 100 persen dengan kondisi mulus dan tidak berlubang, terbangunnya Ruang Kelas Baru terutama jenjang SMA, penataan puskesmas dan rumah sakit, dan memastikan 140 ribu kepala keluarga teraliri listrik.

"Jadi kita tidak akan memprioritaskan hibah. Kita akan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Fokusnya penyelesaian jalan provinsi, penyelesaian 140 ribu warga yang tidak punya listrik, dan menambah RKB baru untuk SMA terutama," kata Dedi.

Kemudian, Dedi juga mengatakan untuk proyek perbaikan jalan itu, dirinya akan menunda bantuan keuangan bagi hasil untuk 27 kabupaten/kota dari pajak kendaraan bermotor.

"Karena sekarang kan sudah menyebar ke 27 kabupaten/kota, itu kita akan tunda dulu. Saya sudah sampaikan tadi, itu akan diarahkan pada visi yang saya sampaikan. Misalnya bantuan bagi hasil Rp6 triliun yang diserahkan dalam bentuk bagi hasil dan kita sudah tegaskan bantuan bagi hasil tuh 100 persen untuk jalan dan kelengkapannya. Jadi kita semua saya targetkan di dalam 2 tahun 2025-2006 seluruh jalan provinsi dari provinsi, kabupaten, dan desa selesai," tutur Dedi.