Sekda Jabar: Realokasi Dana Makan Bergizi Gratis Daerah Tunggu Putusan Gubernur Terpilih

SuaraJabar.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan realokasi anggaran daerah yang disiapkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang opsinya dibuka oleh Mendagri Tito Karnavian, menunggu keputusan dari Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi.

"Kami kembalikan ke pemimpin dan tentu disesuaikan dengan kebijakan dari Jakarta," kata Herman di Kantor Bappeda Jabar, Bandung, Senin (17/2/2025).

Herman menjelaskan saat ini Mendagri Tito membuka opsi realokasi dana MBG yang dianggarkan daerah untuk dialihkan pada sarana prasarana sekolah seperti ruang kelas baru, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin penggunaannya juga fokus pada perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

"Di Jawa Barat dananya aman, ada di belanja tidak terduga (BTT) kurang lebih Rp1 triliun disiapkan untuk MBG. Itu memang ada arahan dimungkinkan direalokasi," ujar Herman dikutip ANTARA.

Baca Juga: Pengemudi Ojol Sukabumi Mogok Massal, Tolak Sistem Aceng dan Slot

Hanya saja, lanjut dia, keputusannya pemanfaatan anggaran Rp1 triliun tersebut, apakah tetap ke BTT atau ke sarana sekolah, akan diputuskan oleh Gubernur terpilih Dedi Mulyadi yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan visi misi kepala daerah.

"Apakah realokasi ke pendidikan dan sebagainya, tentu akan ada arahan dari Jakarta. Sisi lain disesuaikan dengan visi, misi kepala daerah," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan agar anggaran daerah yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan penggunaannya untuk perbaikan fasilitas sarana dan prasarana sekolah.

"Perintah Bapak Presiden kepada kami untuk anggaran di daerah-daerah yang semula menganggarkan untuk Makan Bergizi Gratis itu lebih baik difokuskan pada perbaikan sekolah," kata Tito dalam Rapat Kerja yang digelar Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Sebab, kata dia, pelaksanaan program MBG dilakukan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga: Seorang Saksi Mangkir Persidangan Kasus Gratifikasi Soleman, PN Tipikor Bandung Terbitkan Surat Jemput Paksa

Hal itu, kata dia, sebagaimana respons yang diperolehnya ketika menyampaikan kepada Presiden Prabowo terkait beberapa daerah yang mengalokasikan anggaran program MBG dalam nomenklatur belanja tidak terduga (BTT) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).