Scroll untuk membaca artikel
Syaiful Rachman
Selasa, 04 Maret 2025 | 17:39 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi (kiri) melakukan koordinasi kesiapan angkutan Lebaran dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (kanan) di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). ANTARA/HO-Humas Kemenhub

SuaraJabar.id - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan koordinasi terkait persiapan Angkutan Lebaran 2025 dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi sehingga dapat berjalan aman dan lancar.

Menhub mengatakan bahwa koordinasi dilakukan karena pihaknya melihat potensi pergerakan dari dan menuju Jawa Barat yang diprediksikan akan tinggi pada masa angkutan Lebaran.

"Pergerakan masyarakat dari dan menuju Jawa Barat pada masa Angkutan Lebaran diperkirakan akan tinggi. Sehingga, koordinasi dan kerja sama antara Kemenhub dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi krusial," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub dengan Badan Litbang Kompas, potensi pergerakan selama libur Lebaran 2025 diprediksi mencapai 52 persen dari total jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 146,48 juta jiwa.

Baca Juga: Tujuh Kecamatan di Kabupaten Bekasi Terendam Banjir, Ketinggian Air Mencapai 1,5 Meter

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Sekda Jabar Herman Suryatman saat memberikan keterangan di Gedung DPRD Jabar Bandung, Senin (3/3/2025). ANTARA/Ricky Prayoga.

Potensi pergerakan selama libur Lebaran 2025 dari Pulau Jawa adalah 51,3 persen atau sebanyak 81,5 juta orang. Mayoritas berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Menhub menuturkan bahwa koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat juga diperlukan terkait dengan potensi penumpukan di gerbang tol yang berada di Jawa Barat, untuk akses keluar dan masuk Jakarta.

Diprediksi pada puncak arus mudik, peningkatan volume kendaraan yang keluar dari Jakarta akan meningkat hingga 60 persen dibandingkan volume kendaraan normal harian.

Ia menyebutkan bahwa lalu lintas masyarakat yang keluar dari Jakarta melibatkan setidaknya delapan gerbang tol (GT).

Sebanyak tiga gerbang tol berada di wilayah Jawa Barat yang juga menjadi pusat pada arus mudik Lebaran 2025.

Baca Juga: Pencemaran Citarum, Gubernur Dedi Mulyadi Siapkan Program IPAL Komunal

"Kita perlu koordinasi untuk mengantisipasi potensi kemacetan pada titik-titik tersebut," terang Menhub dilansir ANTARA.

Selain itu, Menhub juga mengingatkan adanya potensi pasar tumpah yang kemungkinan akan bermunculan pada masa angkutan Lebaran.

Berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, terdapat kurang lebih 25 pasar tumpah pada jalur mudik arteri dari arah Jakarta melewati Jawa Barat menuju Jawa Tengah yang berpotensi kembali ada pada tanggal 26 – 29 Maret 2025.

Untuk itu, Menhub berharap ada pengendalian dan pengaturan atas potensi kemacetan yang diakibatkan oleh pasar tumpah serta hambatan samping dari pasar tersebut.

"Hambatannya seperti operasional delman dan becak, serta angkutan perkotaan (angkot) yang mengetem," ucapnya.

Selain terkait pengaturan dan rekayasa lalu lintas, Kemenhub juga membutuhkan dukungan lainnya dari Pemprov Jawa Barat. Di antaranya adalah diadakannya Posko Pelayanan dan Monitoring Angkutan Lebaran di kawasan Jawa Barat, memastikan kesiapan armada transportasi, dan konsolidasi penyelenggaraan mudik gratis.

Menhub juga berharap agar dilakukan peningkatan akses dan layanan angkutan feeder bagi para pemudik menuju terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara.

Selain itu, agar penyediaan informasi mudik dan sosialisasi keselamatan mudik dapat diintensifkan.

Terkait dengan pasar tumpah, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan kompensasi kepada para pedagang pasar tumpah.

"Tujuannya agar para pedagang tidak melakukan aktivitas di pinggir jalan atau pasar tumpah selama 2 minggu di masa angkutan Lebaran," kata Dedi.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, serta pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Load More