Kontroversial Vasektomi Usulan Dedi Mulyadi, DPRD Jabar Minta Diganti dengan Usaha Keluarga Miskin

Bahkan, Dedi menyebut akan memberikan insentif sebesar Rp 500 ribu bagi warga yang bersedia menjalani vasektomi.

Namun rencana tersebut langsung menuai penolakan dari berbagai pihak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyatakan bahwa vasektomi adalah tindakan haram karena merupakan bentuk sterilisasi permanen.

Ketua MUI Jabar, KH Rahmat Syafei, menegaskan bahwa fatwa tersebut sesuai hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada 2012 di Tasikmalaya. Meski begitu, MUI juga memberi pengecualian dengan syarat ketat.

Komnas HAM pun menyuarakan penolakan. Wakil Ketua Komnas HAM Abdul Haris Semendawai mengatakan bahwa kebijakan vasektomi sebagai syarat bansos melanggar hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa sterilitas hanya boleh dilakukan secara sukarela, bukan menjadi kewajiban.

Baca Juga: Tawuran dan Game Online Jadi Momok di Cianjur, 30 Siswa Bermasalah Disekolahkan di Barak

Jika diterapkan secara paksa atau menjadi syarat mutlak, maka pemerintah melanggar hak dasar warga untuk memiliki keturunan.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji juga menegaskan bahwa pemerintah tetap mengikuti fatwa ulama.

Ia menyatakan bahwa meskipun wacana vasektomi mencuat di Jawa Barat, kementeriannya tetap menghormati panduan syariah dari MUI.

Sementara itu, Menteri Sosial menyatakan akan mencermati dengan seksama jika ada syarat tambahan dalam penyaluran bansos karena dapat berdampak luas.

Di sisi lain, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga menolak keras usulan vasektomi sebagai syarat bansos karena harus bersifat kesukarelaan. Di sisi lain, Ia menyatakan selama ini dana bansos yang mencapai Rp 500 triliun disalurkan tanpa sistem yang kokoh dan lebih mengandalkan feeling masing-masing menteri.

Baca Juga: BPS Ungkap Pengangguran di Jabar Naik Jadi 1,81 Juta Orang, PHK Sumber Masalah Utama?

Ia menyerukan agar pemerintah lebih fokus membenahi sistem penyaluran bansos dan mengedepankan hak-hak warga miskin.