Kontroversial Vasektomi Usulan Dedi Mulyadi, DPRD Jabar Minta Diganti dengan Usaha Keluarga Miskin

Durasi bantuan, Sistem informasi bansos dan pelatihan kerja khusus warga miskin

Setelah pemetaan dilakukan, pemerintah perlu menetapkan durasi pemberian bansos bagi tiap keluarga, disesuaikan dengan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar dan progres kemandirian ekonominya.

Iwan juga mendorong agar pemerintah menyelaraskan data bansos dengan data program pelatihan kerja dan kewirausahaan. Menurutnya, bantuan sosial tidak bisa diberikan secara terus-menerus tanpa solusi jangka panjang.

Oleh karena itu, warga miskin yang menerima bantuan juga perlu diarahkan ke program pelatihan atau peluang kerja yang sesuai, seperti pekerjaan kasar, pertanian, proyek bangunan, hingga bantuan usaha mikro seperti kuliner dan PKL.

Baca Juga: Tawuran dan Game Online Jadi Momok di Cianjur, 30 Siswa Bermasalah Disekolahkan di Barak

"Kasih durasi, sampai kapan perlu dibantu, kalau seumur hidup, berapa persen yang harus begini? Itu tergantung, data bansos hubungkan dengan sistem informasi konseling berkeluarga dan usaha, di dalamnya termasuk edukasi kesanggupan jumlah anak," katanya.

Agar warga bisa keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan, Iwan menyarankan agar pemerintah menyiapkan petugas konseling keluarga dan usaha/kerja yang dapat mendampingi warga penerima bantuan.

Petugas ini bertugas memberikan edukasi soal manajemen keuangan, perencanaan keluarga, dan perkembangan usaha warga. Dengan begitu, program bansos tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga mendorong kemandirian.

"Adakan petugas konseling keluarga dan usaha. Mereka yang tempat curhat bapak-bapak rumah tangga dan ibu rumah tangga keluarga miskin dalam usaha dan edukasi berkeluarga, jangan diam, datangi rumah-rumah warga," gagas Iwan.

Kontroversi

Baca Juga: BPS Ungkap Pengangguran di Jabar Naik Jadi 1,81 Juta Orang, PHK Sumber Masalah Utama?

Kontroversi kebijakan vasektomi mencuat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan rencana menjadikan KB pria, termasuk vasektomi, sebagai salah satu syarat penerima bansos dalam rapat koordinasi di Depok, 29 April 2025.