5 Berita Dedi Mulyadi Terpopuler, Sindir Dana Hibah Ridwan Kamil hingga Kena Tilang ETLE

SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kini tengah menjadi perhatian publik. Bahkan kebijakan yang kontriversial sering kali mendapat apresiasi dari masyarakat. 

Nama Pria yang sering dipanggil Kang Dedi itu pun semakin melejit. Kebijakan dari normalisasi sungai, anti ormas, hingga membawa anak-anak nakal ke barak menjadi viral di media sosial. 

Berikut 5 berita yang membahas Dedi Mulyadi di Suara.com

1. Bikin Geleng-Geleng! Kepala Daerah Ini Abaikan Dedi Mulyadi, Kini Izinkan ASN Rapat di Hotel

Baca Juga: Reaksi Kocak Anak Kecil Saat Ada Dedi Mulyadi Bicara Soal Barak Militer: Aku Mau Makan

Lagi dan lagi, nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, kebijakan mantan bupati Purwakarta itu sempat membuat pro kontra sejumlah tokoh di Indonesia.

Seperti yang terbaru, Dedi Mulyadi memberikan imbauan kepada kabupaten kota di Jawa Barat untuk tidak menggelar rapat di hotel mewah dengan tujuan efisiensi anggaran.

Namun tak sedikit banyak yang menentang kebijakan itu, salah satunya datang dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Nampaknya kepala daerah tersebut memiliki kebijakan yang berbeda.

Pemerintah Kota Bandung mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) untuk kembali menggelar kegiatan rapat di hotel bintang dua dan tiga guna mendukung pemulihan industri perhotelan yang terdampak tekanan ekonomi.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menggerakkan kembali sektor perhotelan, khususnya hotel-hotel kelas menengah yang paling terdampak.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Dikritik Lemhannas: Pendidikan Militer Bukan Solusi Kenakalan Remaja

“Kami akan mulai lakukan secara perlahan, adaptasi karena tujuan utama kita adalah membantu menghidupkan kembali hotel-hotel bintang 3 dan bintang 2,” kata Farhan, Senin 16 Juni 2025.

Farhan menyebut kebijakan tersebut difokuskan pada hotel-hotel yang mengalami penurunan okupansi dan terindikasi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca selengkapnya di Suara.com. 

2. Dedi Mulyadi Skakmat Aksi Kepala Desa Cirebon Nyawer di Kelab Malam

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti aksi kepala desa (kades) di Cirebon yang kedapatan menyawer seorang disk jockey (DJ) di sebuah tempat hiburan malam.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Dedi mengatakan bahwa perbuatan kepala desa tersebut tidak patut dilakukan.

“Minggu ini ada beberapa hal yang harus segera disampaikan kepada publik. Yang pertama ada kuwu (kepala desa) di Cirebon nyawer di diskotek menimbulkan kehebohan,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari akun @dedimulyadi71 pada Senin, 16 Juni 2025.

“Dan menurut saya sih memang sebaiknya tidak dilakukan,” lanjut Dedi.

Menanggapi insiden tersebut, Dedi Mulyadi segera memerintahkan Kepala Inspektorat dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa yang bersangkutan.

“Dan saya sudah meminta kepada Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemeriksaan,” ujar Dedi.

Tidak hanya terkait pelanggaran dari sisi kode etik, nantinya uang yang digunakan untuk menyawer tersebut juga akan diusut.

“Yang pertama dari sisi etik, yang kedua dari sisi penggunaan uangnya. Uang yang dipakai nyawernya uang apa coba?” ujar Dedi.

Jika nanti pihak-pihak yang bertugas memeriksa kasus tersebut tidak menjalankan tugas seperti semestinya, maka Dedi mengancam akan menunda bantuan keuangan untuk desa di Cirebon.

“Dan kalau Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melakukan itu, maka kami akan menunda bantuan keuangan Gubernur untuk desa di Cirebon,” ujarnya.

Baca selengkapnya di Suara.com

3. Prioritaskan Hibah, Era Ridwan Kamil Tinggalkan Utang BPJS Rp300 Miliar, Dedi Mulyadi Geram

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi belum lama ini blak-blakan mengatakan bahwa pemerintah provinsinya memiliki utang BPJS. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp300 miliar.

Tapi kata Dedi Mulyadi, utang tersebut tidak terjadi pada masa pemerintahannya, tetapi yang sebelumnya, alias era Ridwan Kamil. Pemprov Jawa Barat disebut memiliki utang BPJS ke kabupaten kota.

"Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan BPJS Rp300 miliar terhadap kabupaten kota. Itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin," kata Dedi Mulyadi di  RSHS Bandung pada Selasa, 10 Juni 2025.

Dedi Mulyadi menyayangkan keputusan pemerintah provinsi era Ridwan Kamil yang lebih mementingkan penggunaan dana untuk belanja hibah.

Padahal jika tunggakan tidak dibayar, bukan tidak mungkin pelayanan kesehatan itu bakal dihentikan.

"Kenapa dulu kita punya uang fiskal yang cukup, tapi lebih banyak hibah daripada kewajiban membayar BPJS. Kan ini rawan kalau tidak dibayar, pelayanan bisa disetop," kata Dedi Mulyadi.

Baca selengkapnya di Suara.com

4. Dedi Mulyadi soal Tambang, Sindir Penurunan Berpikir: Tidak Ada Kemajuan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti aktivitas tambang yang belakangan ini juga ramai dibicarakan oleh masyarakat.

Baru-baru ini, Dedi Mulyadi juga menyebut akan menutup setidaknya 276 tambang galian ilegal hingga Agustus 2025.

Melalui video singkat yang dibagikan di akun TikTok @dedimulyadiofficial, mantan Bupati Purwakarta tersebut mengkritik pemikiran orang-orang yang menganggap bahwa penambangan dapat memajukan suatu wilayah.

"Hari ini kita melihat banyak sekali orang yang memiliki anggapan bahwa penambangan itu bisa melahirkan kemajuan dan kemakmuran," kata Dedi Mulyadi.

Lelaki yang juga akrab disapa Kang Dedi Mulyadi tersebut menilai bahwa selama dirinya memimpin Provinsi Jawa Barat, ia justru tidak melihat kemajuan di daerah penambangan.

"Dalam pandangan saya, yang hidup dan memimpin di Jawa Barat, saya melihat daerah-daerah yang menjadi objek penambangan tidak ada kemajuan dan tidak ada kemakmuran," sambung Dedi Mulyadi.

Alih-alih memajukan wilayah yang dijadikan penambangan, Dedi Mulyadi menilai hal tersebut justru merusak lingkungan dan menimbulkan masalah yang berkepanjangan.

Baca selengkapnya di Suara.com

5. Tak Pandang Bulu! Patwal Dishub Kena Tilang ETLE Saat Bonceng Dedi Mulyadi

Nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi selalu menjadi sorotan publik, dikarenakan beberapa kebijakannya yang dinilai masuk akal.

Kali ini, Dedi Mulyadi jadi sorotan lantaran kena tilang Satlantas Polres Bogor, Jawa Barat, ketika dibonceng Patwal Dishub tidak menggunakan helm.

Satlantas Polres Bogor menjatuhkan sanksi tilang berbasis electronic traffic law enforcement (ETLE) terhadap Patwan Dishub Kabupaten Bogor yang membonceng Dedi Mulyadi alias KDM tanpa menggunakan helm di jalan alternatif Sentul.

Kasatlantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan bahwa penindakan itu setelah video peristiwa tersebut viral di media sosial. Pihaknya langsung menelusuri kejadian tersebut dan melakukan koordinasi dengan Dishub Kabupaten Bogor untuk melakukan penindakan.

"Ya, kena ETLE-nya setelah kami cari. 'Kan viral di media itu, kami telusuri, dapat, dan kami koordinasi dengan Dishub, langsung ditilang," kata AKP Rizky kepada wartawan, dilansir dari Antara.

Dikatakan bahwa tilang elektronik tidak hanya diberikan kepada pengendara yang membonceng Gubernur Jawa Barat, tetapi juga terhadap pengendara yang membonceng Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, yang turut melanggar aturan serupa.

"Iya, tiga-tiganya," ujar AKP Rizky.

Menurut dia, prosedur penindakan terhadap pelanggaran tersebut tetap mengikuti mekanisme tilang ETLE, yakni dengan membayar denda secara daring.

"Prosedurnya tinggal bayar denda saja karena ditilangnya secara elektronik," ujarnya.

Ketiga kendaraan yang digunakan untuk membonceng para pejabat tersebut merupakan kendaraan milik Dishub Kabupaten Bogor.

Baca selengkapnya di Suara.com