Kisah Pilu Warga Bogor: Hidup Sejak Era Belanda, Tanah Terancam Disita Negara Gara-gara Utang Fiktif

1991 Putusan MA dan Perbedaan Luasan.

Pada tahun 1991, muncul putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1622/K/Pid/1991, hasil dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 November 1990 No. 56 pid/b/1990/pn.jkt,bar.

Putusan ini terkait pidana korupsi tersangka Le Dermawan Chint Kiat dan menyita seluruh aset yang tercantum, termasuk lahan agunan PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu.
Namun, luasan lahan agunan yang disita justru berbeda, menjadi 445 hektar.

1994 Eksekusi Awal dan Temuan Lapangan.

Eksekusi kasus BLBI terpidana Le Dermawan Chint Kiat dilaksanakan pada 27 September 1994 oleh Kejaksaan. Tim gabungan Bank Indonesia dan Kejaksaan (nomor B-157/p.i/fpk.3/9/1994) membentuk sub-tim D untuk mendata aset di wilayah Jonggol Bogor, termasuk Desa Sukaharja.

"Hasilnya sangat mengejutkan surat dan fisik tanah berbeda, fisik dan tanah sudah dimiliki orang lain, warga tidak menerima uang pembelian Le Dermawan Chint Kiat, pencabutan plang-plang oleh warga karena tidak merasa tanahnya dijual belikan," ungkap Budianto.

Setelah bertahun-tahun mereda, masalah ini kembali mencuat pada tahun 2019.

"Tiba-tiba muncul lagi tim satgas BLBI dan BPN yang memploting dan mengklaim 445 ha sitaan tanah atas lahan Le Dermawan Chint di Desa Sukaharja," jelas Budianto.

Ironisnya, tim Satgas BLBI kali ini tidak mengindahkan hasil verifikasi eksekusi tim yang dibentuk pada tahun 1994 dan memblokir pada tahun 2019 luasan area dengan luas 445 ha berdasarkan penunjuk batas yang bukan merupakan wakil resmi dari Le Dermawan Chint dan juga tidak melibatkan pihak desa.

Baca Juga: Dampak dan Sebaran Guncangan Gempa: Getaran Meluas, Kerusakan Terbatas Namun Jadi Peringatan Penting

Pada tahun berikutnya, mereka melakukan pemasangan plang sitaan, dan puncaknya pada tahun 2022, mereka melakukan pemblokiran pelayanan pajak dan jual beli di seluruh desa Sukaharja.

Ini secara langsung merugikan ribuan warga yang sah memiliki dan menguasai tanah mereka.

Pada tahun 2025, pihak pemerintah desa Sukaharja dan Kecamatan Sukamakmur telah melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, menghasilkan kesepakatan dengan BPN dan Bappenda untuk membuka pemblokiran terhadap seluruh desa.

Namun, sayangnya, lagi-lagi Satgas BLBI dan BPN masih memblokir 445 ha yang diklaim adalah lahan terpidana milik Le Dermawan Chint Kiat.

"Padahal, di dalam lokasi yang terblokir terdapat ribuan tanah milik warga baik yang masih berupa girik dan akte jual beli bahkan yang sudah bersertifikat," tegas Budianto.

Warga Desa Sukaharja telah menguasai tanah mereka sejak tahun 1983, membayar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) secara rutin, dan memiliki bukti kepemilikan.