Penyebab Keracunan Massal Masih Misteri, Tiga Dapur MBG di Bandung Ditutup untuk Investigasi

SuaraJabar.id - Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, di mana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak-anak, justru tersandung kasus dugaan keracunan massal.

Ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG, memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mengambil langkah drastis dengan menutup sementara tiga dapur penyedia makanan yang terindikasi menjadi sumber masalah.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, bahkan telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk kasus keracunan ini, menyoroti seriusnya situasi dan urgensi penanganan.

Insiden keracunan massal ini bukan hanya masalah kesehatan lokal, tetapi juga menjadi sorotan nasional yang mengancam kredibilitas program MBG secara keseluruhan.

Dengan status KLB, Pemkab Bandung Barat menunjukkan komitmen untuk investigasi mendalam dan penanganan cepat, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang standar keamanan pangan, pengawasan, dan kualitas implementasi program di tingkat daerah.

Publik menanti langkah konkret untuk memastikan tragedi serupa tidak terulang, dan anak-anak dapat menerima manfaat gizi tanpa risiko kesehatan.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dengan tegas menjelaskan bahwa penutupan hanya diberlakukan untuk tiga dapur yang secara spesifik terindikasi bermasalah.

“Saya tidak menutup 85 (dapur). Jadi yang ditutup hanya tiga dapur saja yang terindikasi masalah. Jadi jangan sampai satu atau dua kasus berpengaruh terhadap dapur-dapur yang sudah bekerja dengan baik. Pada dasarnya program MBG ini sangat baik,” kata Bupati Jeje dilansir dari Antara.

Dapur yang ditutup terdiri atas dua unit di Kecamatan Cipongkor, lokasi utama insiden keracunan, dan satu unit di Kecamatan Cihampelas. Sementara itu, sekitar 80 dapur MBG lainnya di Kabupaten Bandung Barat tetap diizinkan beroperasi, namun dengan pengawasan yang jauh lebih ketat.

Baca Juga: Program Makan Gratis Pemerintah Dicurigai Sebabkan Keracunan Massal di Jonggol Bogor

“Kalau di KBB (Kabupaten Bandung Barat) ada 80 sekian dapur. Itu tetap beroperasi sambil evaluasi berjalan, meski statusnya KLB (Kejadian Luar Biasa). Jadi hanya tiga dapur yang ditutup,” ujarnya.

Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang hati-hati, memisahkan penanganan kasus spesifik dari keberlangsungan program yang lebih luas, namun tetap mengedepankan keamanan.

Pemkab Bandung Barat tidak main-main dalam menyikapi insiden ini. Bupati Jeje Ritchie Ismail telah secara resmi menetapkan kasus keracunan makanan MBG di Cipongkor sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Penetapan status KLB ini dilakukan setelah ratusan siswa mengalami gejala keracunan yang mengkhawatirkan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

“Sekarang sudah kita tetapkan statusnya KLB supaya penanganannya lebih cepat dan menyeluruh,” kata Bupati Jeje.
Penetapan status KLB ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya lebih cepat, mengkoordinasikan berbagai instansi secara efektif, dan melakukan tindakan penanganan yang lebih komprehensif, mulai dari pelacakan sumber kontaminasi hingga perawatan medis bagi para korban.

Langkah ini juga menunjukkan keseriusan Pemkab dalam mengidentifikasi dan mengeliminasi risiko kesehatan bagi masyarakatnya.

Penutupan sementara tiga dapur tersebut bukan hanya sebagai sanksi, melainkan juga untuk memberi ruang bagi tim investigasi melakukan pemeriksaan mendalam. Bupati Jeje menjelaskan bahwa investigasi akan mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari perizinan dapur hingga standar pengelolaan makanan.

"Mulai dari perizinan hingga standarisasi pengelolaan makanan harus kita cek. Kalau memang belum layak ya harus ada perbaikan. Khusus untuk dapur di Cipongkor kita tutup dulu sambil dilakukan investigasi,” katanya.

Pemeriksaan menyeluruh ini sangat penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan, apakah itu terkait dengan bahan baku yang tidak higienis, proses pengolahan yang tidak memenuhi standar, kebersihan peralatan, atau bahkan sumber air yang terkontaminasi.

Jika ditemukan kekurangan, perbaikan harus segera dilakukan dan diverifikasi sebelum dapur-dapur tersebut diizinkan kembali beroperasi. Transparansi dalam hasil investigasi dan langkah perbaikan yang diambil akan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program MBG dan pihak-pihak yang melaksanakannya.

Insiden keracunan massal di Bandung Barat ini menjadi alarm keras bagi seluruh pemerintah daerah yang menjalankan program MBG.

Program yang bertujuan mulia untuk perbaikan gizi ini harus didukung dengan pengawasan kualitas dan keamanan pangan yang tak tergoyahkan.

Pemkab Bandung Barat, dengan penetapan status KLB dan penutupan dapur yang bermasalah, menunjukkan langkah proaktif, namun PR besar tetap menanti: bagaimana memastikan bahwa program MBG ini sangat baik juga berarti program MBG ini sangat aman untuk seluruh anak-anak Indonesia.